Nama JIS Disorot, Wagub Bakal Cek Aturan Penamaan dengan Bahasa Indonesia

Nahda Rizki Utami - detikNews
Senin, 09 Mei 2022 21:49 WIB
Foto udara umat Islam melaksanakan Shalat Idul Fitri 1443 H di kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Senin (2/5/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta -

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi kritik penamaan Jakarta International Stadium (JIS) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Riza menyebut Pemprov DKI Jakarta akan melihat aturan soal penamaan tersebut.

"Itu nanti akan kita pertimbangkan ya. Kita akan lihat sejauh mana itu aturan, ketentuan, masukan, dan saran," kata Riza kepada wartawan, Senin (9/5/2022).

Menurut Riza, Jakarta tidak hanya kota bagi Indonesia. Jakarta sudah menjadi kota internasional seperti kota-kota dari negara lainnya.

"Jakarta ini kan tidak hanya kota bagi Indonesia, tetapi Jakarta juga kota seperti kota-kota lain di dunia. Jadi sudah menjadi kota internasional ya yang juga bisa diterima seperti kota-kota lain di dunia lainnya," jelas Riza.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Annisa-detikcom)Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Annisa/detikcom)

Riza menyatakan Pemprov DKI terus berusaha memastikan agar Jakarta lebih aman dan lebih baik. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan memastikan Jakarta dapat diterima oleh semua warga negara, baik dari warga negara Indonesia maupun negara lainnya.

"Kita memang terus berusaha tidak hanya memastikan Jakarta lebih aman, lebih baik, tapi juga lebih cantik, lebih menarik, lebih nyaman, dan bisa diterima oleh semua warga negara tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi dari warga negara dunia lainnya," ujar Riza.

Sebelumnya, eks anggota Ombudsman, Alvin Lie, menyoroti penamaan Jakarta International Stadium (JIS) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Alvin mengatakan, merujuk pada undang-undang, penamaan bangunan wajib menggunakan bahasa Indonesia.

"Undang-undang itu kan harus menjadi rujukan kita, terutama yang menyangkut pelayanan publik ruang publik, administrasi pemerintahan apalagi stadion, bandara, dan tempat lainnya. Itu kan dibangun menggunakan APBN, APBD yang merupakan aset negara maupun aset daerah," ucap Alvin kepada wartawan, Senin (9/5/2022).

Undang-undang yang dimaksud Alvin adalah UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Adapun kewajiban penggunaan bahasa Indonesia termaktub dalam Perpres 63 Tahun 2019.

Begini bunyi UU 24/2019 Pasal 36 ayat 3:

Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia

Sementara itu, dalam Perpres yang diteken Jokowi, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam fasilitas publik tercantum dalam pasal 33. Stadion olahraga masuk bangunan atau gedung yang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.