.webp)
Tender pengadaan gorden rumah dinas (rumdin) jabatan anggota DPR RI terus menjadi sorotan. Terungkap pula beberapa kabar terkini terkait perusahaan pemenang tender miliaran rupiah ini.
Masalah tender ini sampai 'menyeret-nyeret' Kesekjenan DPR. Informasi terkini, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bakal memanggil pihak kesekjenan guna mengusut tender gorden senilai Rp 43,5 miliar.
Pihak kesekjenan yang bakal dipanggil BURT ialah Sekjen DPR Indra Iskandar. Rencana BURT, pemanggilan Sekjen DPR bakal dilakukan setelah reses selesai pada 16 Mei ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah reses BURT akan panggil Sekjen (DPR)," kata Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso kepada wartawan, Minggu (8/5/2022).
Tak hanya BURT, salah satu fraksi di DPR juga merasa perlu ada penjelasan soal tender gorden Rp 43,5 miliar itu. Fraksi PPP DPR menilai informasi yang beredar tentang tender gorden tersebut harus ditelusuri kebenarannya.
"Kalau ternyata penawaran tertinggi yang diambil, perlu ditelusuri musababnya. Apakah karena ada kekurangan dari dua penawar terendah?" ucap Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan.
Belakangan terungkap soal profil perusahaan pemenang tender ini. Dari mulai kondisi kantor hingga situs yang baru dibuat. Berikut ini kabar terkininya.
1. Berdiri Sejak 2014
Dikutip dari laman resminya, PT Bertiga Mitra Solusi didirikan pada tahun 2014. Perusahaan ini telah melayani klien dari mulai BUMN, perusahaan swasta hingga instansi pemerintahan.
Dalam situsnya, PT Bertiga Mitra Solusi adalah penyedia dan kontraktor interior dan sistem integrator IT. Perusahaan ini bertujuan membantu kliennya dalam transformasi mekanik, listrik, dan digital.
2. Situs perusahaan baru dibuat
Kantor perusahaan ini beralamat di Green Lake City Rukan Great Wall Block C Nomor 11 Cipondoh, Kota Tangerang. Sementara itu, informasi kontak dalam situs masih berisi template visual lorem ipsum. detikcom pun mengecek usia situs ini. Berdasarkan pengecekan informasi domain melalui who.is dan domainbigdata.com, situs PT Bertiga Mitra Solusi baru dibuat pada 25 Maret 2022.
Adapun beberapa proyek yang sudah dikerjakan oleh perusahaan ini seperti pemasangan Security Scan for Vehicles, MLAT Air Surveillance System, IOT Detection System, Image Assistance and Transfer Tray hingga yang terbaru pengadaan gorden beserta tirainya untuk DPR.
Bagaimana kondisi kantor perusahaan ini? Silakan baca di halaman selanjutnya.
3. Kantor di rukan
Pantauan detikcom di lokasi, Senin (9/5/2022), pukul 13.37 WIB, kantor ini bertempat di sebuah rukan berlantai empat.
Dari depan tidak tampak ada plang nama atau keterangan yang bertuliskan nama perusahaan tersebut. Kantor ini hanya menempati satu bidang rukan berlantai empat.
Terpantau di lokasi jarang sekali terlihat hilir-mudik pegawai kantor tersebut. Namun ada seorang pria berjaket menggunakan motor Yamaha Nmax yang ada stiker Pamdal DPR RI masuk ke kantor PT Bertiga Mitra Solusi yang notabene menggunakan finger print.
Motor Yamaha Nmax yang ada stiker Pamdal DPR RI di depan kantor PT Bertiga Mitra Solusi (Khairul Ma'arif/detikcom)
Saat didatangi, hanya ada seorang pria yang berjaga. Saat ditanyai untuk diwawancara, pria bernama Sitorus tersebut mengaku tidak ada petinggi perusahaan hari ini yang masuk.
"Lagi pada WFH semua, kemarin kan ada yang positif pulang Lebaran, jadi WFH. Gini aja, nanti balik lagi aja 2-3 hari," katanya saat ditemui di lokasi, Senin (9/5).
Sitorus tidak dapat memberikan keterangan secara lengkap karena ia mengaku hanya diinstruksikan menjaga rukan ini. Ia juga tidak mengetahui kantor yang dijaganya ini bergerak di bidang apa.
"Aduh, saya masih kurang tahu karena masih baru di sini. Kalau saya sih instruksi hanya menjaga. Ada dua orang, tapi sama kayak saya. Kalau bergerak sih saya kurang ngerti lah. Pegawainya banyak, puluhan ada," tambahnya.
4. Bakal diaudit
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait besaran harga dan pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR yang mencapai Rp 43,5 miliar. BURT kemudian bakal memutuskan lanjut atau tidaknya proyek tersebut.
"Saya akan minta inspektorat utama dan BPK untuk audit segera terkait harga dan pengadaannya," kata Wakil BURT Achmad Dimyati Natakusumah kepada wartawan, Senin (9/5).
"Baru BURT akan memutuskan lanjut atau tidak dan dicek ada berapa yang ikut lelang dan kenapa yang di bawahnya tidak memenuhi syarat," lanjutnya.
Dimyati mengakui proses penganggaran pengadaan gorden yang sempat digodok di BURT. Namun, dia mengatakan mekanisme pengadaan dibebaskan tidak ada intervensi dari pihaknya.
"Semua digodok di BURT untuk anggaran DPR. Tidak bisa ujug-ujug," kata politikus PKS itu.
"Tapi terkait mekanisme pengadaan itu bebas dan mandiri pimpinan dan anggota DPR apalagi BURT tidak bisa intervensi dan ikut campur," lanjut Dimyati.
Dimyati menegaskan besaran anggaran pengadaan gorden rumah dinas DPR yang bernilai puluhan miliaran itu tetap perlu dicek dan dipelajari. "Besaran itu yang perlu dicek dan dipelajari," ujarnya.
5. Wanti-wanti KPK
KPK mengimbau pengadaan ini dilakukan transparan karena proyek pengadaan barang dan jasa rentan korupsi.
"KPK mengimbau seluruh tahapan dalam proses pengadaan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, guna mencegah agar pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (9/5).
"Prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN/APBD oleh setiap kementerian, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara," tambahnya.
6. Kronologi proses tender
Akhirnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar angkat bicara terkait tender ini. Indra awalnya menjelaskan, gorden, vitrase dan blind yang ada saat ini di RJA Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil dari proses pengadaan atau lelang tahun anggaran 2010. Sehingga perlu adanya pengadaan gorden baru.
"Dengan demikian usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak. Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota Dewan kepada Kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," kata Indra melalui keterangan tertulisnya, Senin (9/5/2022).
Namun, lanjut Indra, Kesetjenan DPR tidak bisa memenuhi permintaan anggota Dewan dimaksud karena belum adanya alokasi anggaran.
"Pada Tahun Anggaran 2022 baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase dan blind. Namun hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit RJA Kalibata," terangnya.
Lalu, Indra menjelaskan kronologi pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR tersebut. Menurutnya, tender pekerjaan gorden dan blind DPR Tahun Anggaran 2022 dimulai pada tanggal 8 Maret 2022 dengan nilai HPS Rp 45.767.446.332.84.
Perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender ini sebanyak 49 perusahaan. Pada tahapan penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan tanggal 14 Maret 2022 terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.
"Pada tahapan pembukaan penawaran tanggap 21 Maret 2022 dari 49 perusahaan yang mengikuti tender ini, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran," terangnya.
Adapun 3 perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR adalah PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37.794.795.705.00 atau di bawah HPS 10,33 persen. Kemudian PT. Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42.149.350.236.00 atau di bawah HPS 7,91 persen, serta PT. Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp 43.577.559.594.23 atau di bawah HPS 4,78 persen.
Indra melanjutkan, pada tahapan evaluasi administrasi, dua surat penawar memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan yakni PT. Sultan Sukses Mandiri dan PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Sementara PT. Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus.
"Persyaratan kualifikasi teknis dilakukan kepada perusahaan yang telah lulus dalam evaluasi administrasi untuk dievaluasi," katanya.
Indra menjelaskan evaluasi yang dilakukan dalam penelitian teknis adalah faktor-faktor yang disyaratkan dalam dokumen lelang. Menurutnya, apabila dalam evaluasi teknis hasil penilaiannya tidak memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus teknis, dan tidak akan dievaluasi lebih lanjut serta dinyatakan gugur.
"Apabila hasil penilaian ternyata memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan lulus teknis dan berhak untuk disertakan dalam evaluasi biaya," jelasnya.
Setelah itu dilakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga terhadap dua perusahaan yang lolos itu. Pada 1 April 2022, diperoleh hasil PT. Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tidak lengkap karena tidak melampirkan pengalaman 50 persen nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sementara PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lengkap.
"Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus," katanya.
Pada tanggal 5 April 2022 pukul 08.00 WIB, panitia melakukan penetapan dan pengumuman pemenang.
