Usul Kapolri agar WFH Sepekan demi Urai Arus Balik Disambut Para Menteri

Usul Kapolri agar WFH Sepekan demi Urai Arus Balik Disambut Para Menteri

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 08 Mei 2022 14:06 WIB
Usul Kapolri agar WFH Sepekan demi Urai Arus Balik Disambut Para Menteri
Foto: Dian Firmansyah/detikJabar
Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusulkan agar instansi swasta dan pemerintah menerapkan work from home (WFH) sepekan demi mengurangi kemacetan arus balik Lebaran 2022. Usul Kapolri ini mendapat sambutan positif dari para menteri terkait.

Sebagaimana diketahui, usul tersebut disampaikan Sigit dalam jumpa pers setelah meninjau penerapan protokol kesehatan (prokes) di lokasi wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali, Kamis (5/4/2022). Usul ini semata-mata untuk mengurangi kemacetan imbas arus balik.

"Tentunya kita juga imbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi-instansi baik swasta atau pemerintah yang masih memungkinkan untuk satu minggu ini bisa melaksanakan aktivitas dengan gunakan media yang ada, seperti online, work from home," kata Sigit.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentunya itu (WFH) menjadi salah satu yang kita sarankan sehingga arus balik ini betul-betul bisa kita jaga. Namun tentunya tidak mengganggu aktivitas di institusi ataupun di kantor-kantor yang ada," sambungnya.

Sigit mengatakan saran penerapan WFH sepekan ke depan itu tentunya perlu dikoordinasikan. Dia berharap pihak perusahaan atau instansi pemerintah bisa berkoordinasi dengan karyawan atau pegawainya, sehingga tidak terjadi kendala.

ADVERTISEMENT

Para menteri terkait pun menyambut usul tersebut. Apa kata mereka?

Silakan baca di halaman selanjutnya.

Lihat Video: Alasan Pemudik Berangkat Lebih Awal, Hindari Macet-Mumpung WFH

[Gambas:Video 20detik]



MenPAN-RB Setuju WFH Sepekan

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo di Kota Magelang, Kamis (17/3/2022). MenPAN-RB Tjahjo Kumolo (Foto: dok. Prokompim Kota Magelang)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyetujui usul Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Tjahjo meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) mengatur jadwal WFH tersebut.

Dalam keterangan MenPAN-RB, seperti dilansir Antara, Sabtu (7/5/2022), disarankan kepada seluruh instansi pemerintahan mengatur jadwal WFH bagi seluruh aparatur sipil negara selama sepekan mulai Senin (9/5).

"Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK (pejabat pembina kepegawaian) diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," kata Tjahjo.

Penerapan WFH tersebut, lanjutnya, tidak akan mengganggu urusan administrasi dan pelayanan pemerintahan lain, karena kini telah ada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memungkinkan ASN bekerja secara fleksibel memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Selain itu, tambah Tjahjo, penerapan WFH selama sepekan setelah cuti Lebaran 2022 dapat diterapkan sebagai upaya isolasi mandiri (isoman) bagi para ASN setelah dari kampung halaman bertemu dengan keluarga.

"WFH juga jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah adanya pertambahan kasus COVID-19," katanya.

Sementara itu, Kemendagri mengaku masih menunggu surat edaran (SE) KemenPAN-RB terkait ada-tidaknya WFH.

"Kemendagri akan menunggu SE resmi dari KemenPAN-RB sebagai dasar tindak lanjut untuk kebijakan internal Kemendagri," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan saat dimintai konfirmasi, Jumat (7/5).

Menaker Sarankan Swasta WFH Sepekan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Menaker Ida Fauziyah (Foto: dok. Kemnaker)
Hal ini juga disetujui oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ida mengimbau para pengusaha agar ikut melakukan anjuran work from home alias WFH selama seminggu ke depan.

Kini, Ida juga meminta pengusaha mau melakukan anjuran itu agar para pekerja yang mudik Lebaran bisa menghindari tanggal-tanggal puncak arus balik saat kembali dari kampung halaman.

"Sistem ini tentunya sudah cukup familiar bagi kita di mana pengaturan ini pernah bersama-sama kita lakukan selama pandemi COVID-19. Sistem ini bisa diterapkan sementara waktu guna menghindari kepadatan puncak arus balik," jelas Ida dalam keterangannya, Minggu (9/5/2022).

Menurut Ida, upaya ini dapat diwujudkan melalui dialog, komunikasi, dan koordinasi yang intensif antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

Secara substansi sistem WFH dinilai sudah tidak asing, sistem bekerja ini dapat memberikan kesempatan bagi pekerja untuk melakukan pekerjaan secara remote tanpa perlu ke kantor.

"Namun begitu, sekali lagi, pelaksanaannya tentu berdasarkan atas kesepakatan bersama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku," tegas Ida.

Halaman 2 dari 3
(rdp/rdp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads