Gagalkan Hak Angket, Anggota DPR Dituduh Transaksi Politik

Jakarta - Fraksi PKS dan Fraksi PPP DPR dituding telah melakukan transaksi politik dengan menarik dukungannya terhadap usulan hak angket Blok Cepu. Isu suap Rp 5 miliar pun semakin kuat terdengar."Kami menyesalkan anggota yang semula mendukung kemudian menarik diri karena lobi pemerintah," ujar anggota DPR dari FPDIP Hasto Kristiyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/06).Hasto sangat menyayangkan penarikan dukungan tersebut karena dari awal kedua fraksi tersebut yang getol mengajukan usulan hak angket tersebut. Sementara untuk FKB yang juga menarik dukungannya Hasto mengaku memakluminya."Kalau FKB saya memaklumi karena mereka sedang tersandung konflik yang dijadikan alat oleh pemerintah untuk mengendalikan mereka," cetusnya.Menanggapi isu suap Rp 5 miliar yang disampaikannya, Hasto menuturkan pihak-pihak yang mencoba menyuapnya bukan berasal dari sesama anggota DPR. Namun dia tidak menampik adanya isu yang beredar di kalangan pengusul hak angket bahwa kelompok penyuap tersebut adalah anggota DPR."Itu cuma guyonan saja kalau itu orang dalam," ujar Hasto.Atas permintaan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Slamet Effendy Yusuf agar dia melaporkan isu suap ini kepada pimpinan DPR, Hasto justru yang menyatakan BK lah yang seharusnya mengambil inisiatif. Hasto menantang BK untuk memanggil redaksi media massa yang pertama kali melempar isu ini. "Apa dia juga lupa kalau media itu adalah bagian dari partainya dia," tandasnya. (bal/)