Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyoroti strategi komunikasi yang diambil oleh DPP PSI gegara kerap tendensius ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sorotan PSI DKI Jakarta tersebut sudah dikonfirmasi sejumlah pihak DPP PSI bukan sebagai bentuk konflik internal. Lantas apa alasan PSI DKI melayangkan kritik?
Pakar politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menduga sentilan PSI DKI Jakarta terhadap DPP PSI berkaitan erat dengan pola komunikasi. Dia menilai ada kecenderungan DPP PSI tidak lagi menyerang Anies atas visi-misinya, melainkan pribadinya.
"Pola komunikasi politik DPP PSI yang cenderung agresif menyerang pribadi Anies berpotensi memunculkan sejumlah efek samping. Sasaran tembak pribadi tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik PSI seperti yang ditunjukkan pada kepemimpinan PSI sebelumnya. Sikap kritis harus diarahkan pada kebijakan, visi, misi, dan platform, bukan justru menciptakan ujaran-ujaran kebencian personal yang justru bertolak belakang dengan prinsip kebajikan yang diusung PSI," kata Umam saat dihubungi, Senin (2/5/2022).
Selain itu, Umam menilai sentilan ini sebetulnya bentuk protes PSI DKI Jakarta. Menurutnya, PSI DKI mulai melihat potensi terdegradasinya basis pemilih loyal PSI DKI Jakarta dan di sejumlah daerah lain imbas narasi identitas dan asal hantam yang digulirkan DPP PSI ke Anies.
"Sikap DPP PSI ke Anies berpotensi mendegradasi suara basis pemilih loyal PSI di DKI Jakarta dan di daerah lain. Jika narasi identitas hendak digunakan, kebijakan dan manuver Anies sendiri tidak atau belum menggunakan narasi identitas. Sehingga sikap kritis itu terasa tidak memiliki basis yang memadai," jelasnya.
"Jangan sampai PSI dinilai 'asal hantam' karena dilandaskan kebencian personal. Jika ada kesalahan, buktikan saja di bagian kebijakan mana hal itu dilakukan. Konsistensi dan rasionalitas sikap kritis akan menentukan kualitas kepercayaan publik pada partai, dan jika keengganan publik menguat dan kepercayaan masyarakat melemah, hal itu harus diantisipasi PSI sebagai sinyal koreksi para donatur politik yang akan menentukan logistik politik di Pemilu 2024 mendatang," lanjut dia.
Atas dasar itulah, Umam melihat PSI DKI memang mencoba mengoreksi tindakan DPP PSI. Pasalnya, sikap keras DPP PSI dalam berpolitik berpotensi mengunci langkah koalisi PSI pada 2024 mendatang.
"Sikap PSI Jakarta itu mengkonfirmasi bahwa ada kebutuhan koreksi atas pola komunikasi DPP PSI. Kebutuhan dasar itu perlu dilakukan karena berkorelasi langsung dengan akar basis pemilih loyal PSI yang beragam. Sikap keras DPP PSI berpotensi mengunci langkah koalisi PSI di 2024 mendatang. Padahal politik sangat dinamis. Jika dinamika itu tidak diantisipasi secara fleksibel, hal itu akan berpotensi bumerang untuk PSI ke depan," ujarnya.
"Jadi, evaluasi serius terhadap pola komunikasi politik di internal PSI harus benar-benar dilakukan agar PSI mampu membangun basis pemilih loyal yang lebih kuat dengan basis kepercayaan publik dan rasionalitas sikap politik yang kuat dan memadai," imbuhnya.
Simak Video: Soal Interpelasi Formula E, PSI: Fokus ke Dana Rp 560 M, Bukan Balapan
(maa/imk)