Jakarta -
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Muhammad Cholil Nafis mengkritik ujaran bernada SARA dan kebencian yang disampaikan Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Budi Santosa Purwokartiko saat cerita pengalamannya sebagai pewawancara calon penerima beasiswa LPDP. Cholil Nafis, yang juga pernah menjadi pewawancara LPDP, menyebut apa yang dilakukan Budi melanggar kode etik, agama, dan Pancasila.
"Iya saya pikir prof itu sudah melanggar etika, menceritakan orang yang dia wawancarai ke luar. Saya pernah menjadi tim interviewer-nya LPDP itu memang ya rahasia mereka, termasuk yang tidak lulus, jadi itu etika orang mewawancara orang lain," kata Cholil Nafis saat dihubungi, Minggu (1/5/2022).
Tak cuma melanggar etika, Cholil menyebut Budi juga melakukan tindakan rasis. Dia memastikan apa yang disampaikan Budi juga merupakan pelanggaran terhadap agama dan Pancasila.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu rasis, rasisnya itu kepada kelompok tertentu, tentu yang disinggung orang berjilbab, dan open minded hanya diukur penutup kepala, tentu itu adalah pelanggaran ya terhadap agama dan Pancasila," ucapnya.
Dengan demikian, Cholil pun meminta agar Budi ditindak secara tegas. Dia bahkan mendesak pihak ITK memecat Budi dari jabatannya.
"Karena itu harus ditindak, bahkan barangkali harus dicopot karena sudah tidak menggambarkan profesornya, apalagi menggambarkan rektornya," ujar dia.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak Video: Kontroversi Rektor ITK Sindir Manusia Gurun Pengucap 'Barakallah'
[Gambas:Video 20detik]
Budi Santosa Purwokartiko Membantah
Sebelumnya, Rektor ITK Budi Santosa Purwokartiko dianggap rasis karena status di media sosialnya saat menceritakan pengalamannya sebagai pewawancara calon penerima beasiswa LPDP. Budi Santosa Purwokartiko pun membantah.
Prof Budi Santosa menjelaskan tulisan itu adalah opini pribadinya, bukan sebagai rektor ITK. Dia menegaskan sama sekali tidak berniat merendahkan orang yang menggunakan jilbab. Menurutnya, kebetulan 12 mahasiswi yang dia wawancarai saat itu tidak ada yang berkerudung.
Menurut Prof Budi Santosa, adanya kecaman atas atas statusnya tersebut merupakan kesalahpahaman.
"Mereka itu sangat salah paham. Saya menggunakan (kalimat) yang jadi masalah kan, mereka tidak ada yang pakai kerudung ala manusia gurun kan ya? Jadi maksud saya tidak seperti orang-orang yang pakai tutup-tutup, kaya orang Timur Tengah yang banyak, pasir, angin, panas gitu ya," kata Budi seperti dilansir dari detikSulsel, Sabtu (30/4).
"Itu konsekuensi dari bahasa tulis ya. Mungkin persepsinya akan berbeda-beda ya. Tapi banyak yang memotong, maksudnya men-screenshot kemudian di kasih pengantar seakan-akan saya tidak adil, diskriminatif. Itu yang menurut saya, saya sayangkan. Dan orang tidak membaca tulisan aslinya," sambungnya.
Prof Budi Santosa Purwokartiko menegaskan dirinya tidak menilai berdasarkan SARA, misalnya orang tersebut mengenakan kerudung atau tidak. Dalam wawancaranya terhadap peserta program tersebut pun, menurutnya, tidak ada pertanyaan mengenai agama.
"Padahal saya menilai tidak berdasarkan dia pakai kerudung atau nggak. Nggak ada, karena poin-poin yang dinilai bukan itu. Bahkan pertanyaan mengenai agama aja nggak ada. Jadi anak-anak yang nggak pakai kerudung itu kemungkinan besar juga ada anak-anak muslim ya. Tapi ya kita nggak tau karena kita nggak tanya tentang agama sama sekali. Kita hanya nanya apa yang akan mereka lakukan, programnya apa, nanti kalau pulang kontribusi buat masyarakat apa, buat perguruan tingginya apa, buat bangsanya apa," jelasnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
