PDIP soal Isu 'WTP Ada Harganya': BPK Sudah Sadari Persoalan Ini

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno. — Foto: Hendrawan Supratikno. (dok. dpr.go.id)

Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menyinggung isu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ada harganya saat mengomentari kasus suap Bupati Bogor Ade Yasin kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyebut pernyataan Mahfud harus menjadi koreksi semua pihak.

"Pernyataan Pak Mahfud sifatnya umum, untuk kepentingan perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Ini merupakan koreksi untuk kita semua," kata Hendrawan kepada wartawan, Sabtu (30/4/2022).

Hendrawan menyebut korupsi sudah menyerang berbagai elemen mulai dari birokrasi, lembaga peradilan hingga BPK. Korupsi yang seperti kanker ganas ini, kata, Hendrawan harus dilakukan perbaikan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dikatakannya, korupsi sudah seperti kanker ganas yang menyerang kehidupan kita. Dari birokrasi, dunia usaha, parlemen, lembaga peradilan, dan seterusnya. Semua kewenangan dikonversi sebagai sumber penghasilan, tak terkecuali BPK. Jadi, perbaikan harus dilakukan terus-menerus," kata dia.

BPK Dinilai Sadari 'WTP Ada Harganya'

Lebih lanjut, Hendrawan menilai isu 'WTP ada harganya' yang disampaikan Mahfud Md sudah disadari oleh BPK. Dia kemudian menyinggung debat antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan eks Ketua BPK Harry Azhar Azis mengenai WTP itu.

"BPK sudah menyadari persoalan ini. Dulu pernah ada adu argumen antara Menkeu Sri Mulyani dan Harry Azhar Azis, soal mengapa tak ada korelasi antara WTP dan kasus OTT. Pemda yang dapat WTP tapi masih diwarnai kasus OTT," jelasnya.

Senior PDIP itu berharap BPK terus melakukan perbaikan. Dia juga meminta BPK meningkatkan kinerja pemeriksaan mengenai kuangan.

"Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bu Ismayatun, BPK dapat terus meningkatkan kinerja pemeriksaannya, semakin berkualitas semakin berintegritas," katanya.

Simak pernyataan Mahfud Md soal 'WTP ada harganya' pada halaman berikut.

Saksikan juga Sosok Minggu Ini: Layanan Ojek Online Dengan Pengemudi Difabel, Karya Triyono

[Gambas:Video 20detik]

Isu 'WTP Ada Harganya'

Isu 'WTP ada harganya' ini diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud melontarkan isu itu saat mengomentari dugaan suap Bupati Bogor kepada anggota BPK terkait pemeriksaan predikat WTP.

"Kita berharap agar BPK juga membenahi diri agar tidak ada. Dulu kan ada isu WTP itu ada harganya. Jangan-jangan ini masih ada," kata Mahfud, Jumat (29/4).

Mahfud mengatakan isu harga bagi predikat WTP yang dikeluarkan BPK itu harus bisa dihilangkan oleh BPK sendiri. Dia menyebut hal itu terkait dengan kepercayaan dari masyarakat.

"Dulu saat saya (Ketua) MK itu saya sudah bicara ke BPK 'saya kok dapat WTP terus?'. Saya melihatnya memang peluang untuk tidak baik itu masih ada. Oleh sebab itu, di tahun 2012, saya bilang supaya di BPK itu mekanismenya diperketat. Jangan ada lagi isu WTP bisa dibeli," tutur Mahfud.

"Ini katanya sih yang di Bogor kalau saya baca kan kasarnya mau membeli WTP. Nah, itu akan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap BPK kalau itu masih terjadi," tambahnya.

Tanggapan BPK soal Anggotanya Kena OTT Bareng Bupati Bogor

BPK angkat bicara terkait anggotanya yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) bersama Bupati Bogor Ade Yasin. BPK prihatin dengan adanya kasus ini.

"Ini menjadi pukulan berat bagi BPK sekaligus advance warning bagi institusi BPK RI bahwa langkah untuk memerangi korupsi dalam segala bentuknya membutuhkan ketangguhan dan dukungan semua pihak," bunyi keterangan pers BPK, Sabtu (30/4/2022).

BPK menyatakan mendukung penuh upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. BPK dan KPK menyatakan akan selalu bersinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih akuntabel dengan bersama menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Saksikan juga Sosok Minggu Ini: Layanan Ojek Online Dengan Pengemudi Difabel, Karya Triyono

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2

Selanjutnya