.webp)
Ketua Panitia Formula E Jakarta Ahmad Sahroni merespons balik serangan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak yang menilai Sahroni terkesan arogan dan tidak menyentuh perasaan masyarakat gegara tiket Formula E dianggap mahal. Bagaimana respons Sahroni?
"Saya kira di sisa waktu 40 harian ini, bukan waktunya lagi untuk mempolitisasi event ini. Semua pihak sudah gaspol untuk menyukseskan event ini, termasuk Presiden Joko Widodo," kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (29/4/2022).
Sahroni tak mau ambil pusing penilaian 'arogan' dari Gilbert. Ia pun menegaskan penilaian terhadap mahal-murahnya tiket Formula E itu adalah hak masing-masing dan bukan paksaan untuk membelinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak mengerti di bagian mana yang berlebihan dari pernyataan saya. Berlebihan kalau misalnya saya bilang 'nontonlah Formula E walau tiketnya mahal'. Kesannya jadi maksain," ucapnya.
"Kita jual tiket untuk berbagai segmen, ada yang mahal, sedang, dan terjangkau. Kalau yang paling terjangkau pun masih dirasa mahal, ya kita sudah kerjasama juga dengan stasiun TV untuk siaran langsung. Kita mau seluruh warga Indonesia menikmati event ini," tambahnya.
Seperti diketahui, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak merespons pernyataan Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni yang mengatakan pihaknya tidak memaksa orang membeli tiket jika dianggap mahal. Gilbert menilai pernyataan Sahroni itu memberikan kesan arogan dan tidak menyentuh perasaan masyarakat.
"Pernyataan Ahmad Sahroni ini berlebihan dan tidak menyentuh perasaan masyarakat, memberikan kesan arogansi. Ini menunjukkan karakter dan kemampuan berdialog lewat ucapan yang disampaikan," kata Gilbert kepada wartawan, Jumat (29/4).
"Keberadaan Ahmad Sahroni di situ adalah sebagai pengguna APBD, bukan sebagai anggota DPR," sambungnya.
Gilbert menjelaskan soal anggaran Formula E yang berasal dari APBD sebesar Rp 710 miliar. Menurutnya, pernyataan Sahroni yang menyebutkan agar tidak menonton kalau merasa mahal sangat tidak tepat.
Lebih lanjut, Gilbert mengatakan seharusnya MKD DPR RI mengambil sikap terkait posisi Sahroni yang sebagai anggota DPR RI dan juga Ketua Formula E. Menurutnya, tidak etis jika anggota legislatif juga terlibat melaksanakan kegiatan eksekutif yang menggunakan APBD.
Saksikan juga: "Kisah Pilot Viral, Tembus Daerah Konflik dan Tangis Haru di Ujung Karir"
