ADVERTISEMENT

Dishub DKI Jelaskan Rp 3,9 M untuk Mudik Gratis, Tak Ada Pengadaan Kaus

Antara News - detikNews
Jumat, 29 Apr 2022 19:27 WIB
TGUPP menepis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan baju bertuliskan Anies Baswedan Presiden Indonesia saat melepas mudik gratis. (IG @aniesbaswedan)
TGUPP menepis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan baju bertuliskan 'Anies Baswedan Presiden Indonesia' saat melepas mudik gratis. (IG @aniesbaswedan)
Jakarta -

Dinas Perhubungan DKI Jakarta memerinci soal anggaran program mudik dan balik gratis tahun 2022 sebesar Rp 3,9 miliar. Dalam rincian anggaran itu, tak ada pengadaan kaus.

"Anggaran tersebut adalah anggaran untuk mudik gratis tahun 2020, yang hingga tahun 2021 tidak dilaksanakan. Baru di tahun 2022 kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang tetap (Rp 3,9 miliar)," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Jakarta seperti dikutip Antara, Jumat (29/4/2022).

Anggaran Rp 3,9 miliar ini untuk melayani rute 17 kabupaten dan kota di lima provinsi di Jawa dan Sumatera. Syafrin mengatakan anggaran itu untuk rangkaian penyelenggaraan mudik gratis, mulai persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan mudik, hingga pelaksanaan pelayanan balik.

Secara total Pemprov DKI memberangkatkan lebih dari 11 ribu pemudik ke 17 kota dan kabupaten. Berikut rincian anggaran Rp3,9 miliar itu:
1. Sosialisasi kegiatan yang tersebar di 13 titik.
2. Cek kesehatan pengemudi baik keberangkatan dan kepulangan di titik-titik keberangkatan dan kepulangan
3. Registrasi peserta mudik di 6 lokasi oleh petugas
4. Persiapan pemberangkatan 6 titik baik dari motor sampai bus
5. Administrasi mulai persiapan sampai pelaporan kegiatan
6. Kedatangan bus dan truk balik, termasuk pengangkutan motor pemudik ke truk oleh petugas
7. Makanan peserta dan lainnya.

Syafrin menegaskan kaus pemudik tidak ada dalam anggaran tersebut. Syafrin menyebut penganggaran kegiatan mudik gratis telah mendapat persetujuan DPRD DKI.

"Kami membuka pintu seluas-luasnya terkait informasi apa pun untuk teman-teman partai politik maupun media untuk kutipan data yang akurat sehingga tidak lagi terjadi kesalahan kutipan ataupun penulisan," ujar Syafrin.

(idn/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT