Restorative Justice, Jampidum Dorong Pengguna Narkoba Direhabilitasi

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 26 Apr 2022 19:14 WIB
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Fadil Zumhana
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Fadil Zumhana (Foto: dok. Kejagung)
Jakarta -

Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Fadil Zumhana mendorong agar pengguna narkoba dilakukan rehabilitasi dengan pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif. Sebab, jumlah kasus narkoba, terutama pengguna narkoba, menjadi penyumbang terbesar di lembaga pemasyarakatan.

Hal itu disampaikan Fadil melalui Zoom Meeting bersama jajarannya. Adapun Fadil menyampaikan pengarahan tersebut sesuai dengan arahan Jaksa Agung RI yang tertuang dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa.

Fadil mengatakan jumlah kasus narkoba di Indonesia setiap tahunnya mencapai 131.421 orang terpidana dari 272.332 orang terpidana di seluruh Indonesia. Sebab, penyumbang terbesar kasus di lembaga pemasyarakatan diisi oleh para pelaku penyalahgunaan narkotika.

Menurutnya, konsep pemidanaan yang diterapkan selama ini berjalan sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 penyelesaiannya cenderung banyak dilimpahkan ke proses pengadilan.

"Masih banyak hambatan untuk melakukan proses rehabilitasi para pecandu dan pengguna narkotika dikarenakan masih banyak oknum penegak hukum yang bermain dalam penanganan kasus penyalahgunaan kasus narkotika tersebut. Kurangnya integritas dan profesionalisme para penegak hukum menegaskan istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan merupakan sindiran nyata bagi keadilan di negeri ini," kata Jampidum Fadil Zumhana, dikutip dari keterangan tertulis Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Selasa (26/4/2022).

Fadil mengatakan saat ini sistem peradilan masih pada pola pikir lama, yaitu yaitu semangat untuk memenjarakan para pelaku yang sebenarnya belum patut untuk menerima hukuman tersebut. Menurutnya, pelaku penyalahgunaan narkotika adalah salah satu contoh kesalahan penanganan perkaranya dimana seharusnya pelaku tersebut dapat diproses rehabilitasi.

"Kejaksaan mengeluarkan restorative justice terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk reorientasi dalam kebijakan penanganan kasus tersebut. Kejaksaan akan mendorong optimalisasi proses rehabilitasi dibanding proses pemenjaraan terhadap pelaku," tuturnya.

Atas dasar hal tersebut, pembentukan balai rehabilitasi merupakan tindakan nyata sebagai sarana menampung para pecandu narkotika di seluruh Indonesia. Serta dapat menjadi solusi dari persoalan Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang cenderung overcapacity.

Fadil menyampaikan penyuluhan terkait regulasi dalam proses rehabilitasi akan disampaikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Indonesia sebagai pedoman tata cara melakukan rehabilitasi dalam bentuk video animasi dan buku peraturan yang berlaku.

Selengkapnya halaman selanjutnya.