Jokowi Bentuk Dewas KPK demi Awasi Penyalahgunaan Kewenangan, tapi Kini...

Haris Fadhil - detikNews
Selasa, 26 Apr 2022 13:58 WIB
Konferensi Pers Dewas KPK
Dewas KPK (Azhar/detikcom)
Jakarta -

Dewan Pengawas (Dewas) KPK panen kritik gara-gara dianggap lambat mengusut kasus dugaan pelanggaran dengan terlapor Pimpinan KPK. Padahal, ada harapan besar di balik pembentukan Dewas KPK.

Dewas KPK merupakan lembaga baru yang muncul lewat revisi UU KPK pada 2019 silam. Keberadaan Dewas KPK di dalam draf revisi UU KPK sempat dikritik, namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) kekeh kalau Dewas KPK harus ada.

"Terhadap beberapa isu lain, saya juga memberikan catatan dan memiliki pandangan yang berbeda dengan substansi yang diusulkan oleh DPR," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

"Perihal keberadaan Dewan Pengawas. Ini memang perlu, karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip checks and balances. Saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan," tambah Jokowi.

Bandingkan dengan Pengawasan ke Presiden

Jokowi menyebut dirinya sebagai presiden juga diawasi. Dia mengatakan Dewan Pengawas KPK nantinya merupakan suatu hal yang wajar dalam hal tata kelola.

"Ini saya kan Presiden, Presiden kan diawasi. Diperiksa BPK dan diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada Dewan Pengawas saya kira itu sesuatu yang juga wajar. Dalam proses tata kelola yang baik," sebut Jokowi.

Sosok Anggota Dewas KPK

Jokowi pun memiliki catatan terkait Dewan Pengawas KPK. Saat itu, Jokowi menyatakan tak mau Dewan Pengawas nantinya diisi orang-orang politis maupun penegak hukum aktif.

"Oleh karena itu, di internal KPK juga perlu adanya Dewan Pengawas. Tapi, anggota Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat. Dari akademisi, ataupun pegiat antikorupsi. Bukan dari politis, bukan dari birokrat ataupun dari aparat penegak hukum aktif," sebut Jokowi.

"Kemudian pengangkatan anggota Dewan Pengawas ini dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi. Saya ingin memastikan, tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya Dewan Pengawas," ujar dia.

Setuju Penyadapan Harus Izin Dewas

Jokowi juga menegaskan tidak setuju proses penyadapan di KPK harus meminta izin dari pihak eksternal. Atas dasar itu, Jokowi menyatakan KPK hanya perlu meminta izin dari Dewan Pengawas.

"Saya tidak setuju jika KPK harus meminta izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya izin ke pengadilan, tidak. KPK cukup meminta izin internal Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan," kata Jokowi.

Urusan penyadapan ini belakangan berubah lagi lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi pasal-pasal di dalam UU 19 tahun 2019 tentang KPK. Dalam putusannya, MK menghapus pasal yang menyatakan penyadapan harus mendapat izin Dewas. MK menyatakan penyadapan hanya perlu diberitahukan ke Dewas KPK setelah selesai dilakukan.

Simak juga 'Mahfud Md Minta Dewas KPK Tegas Lili Pintauli Langgar Etik atau Tidak':

[Gambas:Video 20detik]