Kantor Staf Presiden (KSP) membantah anggapan soal pemerintah lebih fokus membangun IKN Nusantara ketimbang kondisi ekonomi masyarakat. KSP menyatakan pembangunan ekonomi dan infrastruktur sudah menjadi rangkaian program prioritas pemerintah.
"Pemerintah tetap konsisten dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam RPJMN 2020-2024. Tidak mungkin pemerintah keluar dari situ," kata Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono dalam keterangan tertulis, Selasa (26/4/2022).
Edy menjelaskan pemerintah telah menetapkan beberapa program prioritas pada 2023, yakni penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan SDM, pengembangan ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
"Sudah jelas bahwa dalam daftar prioritas tersebut, pemerintah fokus ke ekonomi. Seperti melalui program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanganan pengangguran," jelas Edy.
Perihal kondisi ekonomi masyarakat, Edy mengatakan pemerintah telah menggulirkan sejumlah paket bantuan sosial dan stimulus fiskal, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap APBN sebesar Rp 414,1 triliun. Selain itu, pemerintah memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga komoditas global akibat geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Edy mencontohkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dengan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan persiapan anggaran Rp 8,8 triliun.
"Pemerintah juga terus mempertahankan subsidi untuk listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain, seperti kedelai, pupuk, dan minyak goreng," ujar Edy.
Edy juga membeberkan pemerintah konsisten melanjutkan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46 triliun, yang dilakukan dalam kurun 2022-2024.
"IKN itu bagian dari pembangunan infrastruktur yang tujuannya juga untuk pemerataan ekonomi," imbuh Edy.
Halaman selanjutnya hasil survei Litbang Kompas.
