.webp)
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) mengundang anggota DPR RI Masinton Pasaribu, untuk dimintai keterangan soal isu korupsi minyak goreng (migor). Koordinator MAKI Boyamin Saiman menganggap info dari Masinton soal korupsi minyak goreng untuk mendanai isu penundaan Pemilu 2024 perlu didalami.
"Semua informasi wajib hukumnya untuk ditelusuri. Kejagung perlu mengundang Masinton untuk diperdalam pernyataannya, untuk mendapatkan bukti dan petunjuk," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Senin (25/4/2022).
 Koordinator MAKI Boyamin Saiman Foto: Anggi Muliawati/detikcom |
Boyamin menuturkan Masinton bisa diundang untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Menurutnya, pemanggilan anggota DPR Fraksi PDIP itu sekaligus untuk memvalidasi info yang beredar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kapasitas saksi. Masinton perlu untuk datang ke Kejagung memberikan validitas informasinya dengan tujuan didalami oleh penyidik Kejagung. Seperti dulu, aku datang ke Kejagung untuk memberikan informasi terkait sengkarut minyak goreng," ujarnya.
"Informasi apapun pasti akan didalami oleh Kejagung, apalagi ini berasal dari anggota DPR," lanjutnya
Lebih lanjut Boyamin mengatakan Kejagung tak boleh langsung menyimpulkan informasi Masinton tak valid. Menurutnya, dengan mengundang Masinton, Kejagung bisa memastikan valid tidaknya informasi dimaksud.
"Kejagung tidak boleh apriori dengan politik sepanjang informasinya valid. Justru itu dengan undang Masinton maka tak akan politis. Solusi tidak politis adalah undang Masinton sebagai saksi, nanti akan ketahuan informasi tersebut valid atau hanya asumsi. Setelah diperiksa, keterangan apapun dari Masinton untuk dibuka kepada publik," imbuhnya.
Baca berita selengkapnya di halaman berikut
Simak Video: Hakim Tolak Praperadilan MAKI Terhadap Mendag Soal Minyak Goreng
Masinton Ungkap Korupsi Migor untuk Urunan Dana Tunda Pemilu
Diberitakan sebelumnya, Masinton Pasaribu mengungkapkan memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diduga merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4).
 Foto: Masinton Pasaribu saat interupsi rapat paripurna DPR (Dok. Istimewa) |
Masinton mengaitkan deklarasi dukungan terhadap ide '3 periode' yang dilontarkan sejumlah petani plasma. Mereka, kata Masinton, disebut sebagai binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah atau CPO.
"Kemudian ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar. Begron itu tadi dalami aja. Ya kalau saya sih mendengar ada sinyalemen ke sana. Saya cek-cek juga ya ada indikasi itu. Jadi sinyalemen kelangkaan minyak goreng kemudian harga-harga yang mahal ya ini kan dimanfaatkan betul," kata politikus PDIP itu.
"Tapi situasi di internasional harganya sedang tinggi kemudian kebutuhan dalam negerinya kenapa nggak dipenuhi, gitu lo, kan ada indikasi ke situ, ya untuk apa duitnya," lanjutnya.
Lebih lanjut, dia menilai informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) minyak goreng. Dia meminta penyidik Kejagung mendalami soal para pemain di balik kartel minyak goreng.
"Ya iya, dong (didalami Kejagung). Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung, maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu, termasuk aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu," katanya.
Untuk diketahui, dugaan itu sebelumnya sempat disampaikan oleh Masinton lewat cuitan di akun Twitter pribadinya.
"Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi!! Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi," kata Masinton (@Masinton), dilihat, Minggu (24/4).
