Lembaga Survei Litbang Kompas merilis hasil survei di mana mayoritas responden setuju terhadap pernyataan soal pemerintah yang lebih fokus membangun IKN Nusantara dibanding kondisi ekonomi masyarakat. Partai Demokrat (PD) menilai hasil survei tersebut sebagai sebuah bentuk protes masyarakat secara halus kepada pemerintah.
"Menyedihkan. Ini sebenarnya bentuk protes masyarakat secara halus terhadap pemerintah atas abainya pemerintah dengan kondisi ekonomi masyarakat, dengan kesulitan dan berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat saat ini," kata Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (25/4/2022).
"Masyarakat sepertinya tidak tahu harus seperti apa lagi memperingatkan pemerintah untuk lebih peduli dengan kesulitan yang masyarakat alami," imbuhnya.
Herzaky menyebut pemerintah membiarkan masyarakat menghadapi kelangkaan dan mahalnya sembako serta minyak goreng. Dia juga memandang pemerintah seperti sibuk dengan agenda yang tak berdampak baik terhadap masyarakat.
"Empat bulan rakyat dibiarkan kebingungan dan menderita akibat langka dan mahalnya sembako serta lonjakan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pemerintah terlihat lebih sibuk dengan agendanya sendiri, yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi rakyat," ujarnya.
Selain itu, Herzaky melihat saat ini ruang publik dipenuhi perbincangan terkait pemindahan ibu kota negara dan perpanjangan masa jabatan presiden. Padahal, sebut dia memenuhi kebutuhan dasar masyarakat merupakan tugas utama pemerintah.
"Pemerintah seperti kehilangan arah dan abai terhadap kondisi masyarakat. Kehilangan sensitivitasnya. Tidak tahu mana yang seharusnya diprioritaskan. Pemerintah harus introspeksi diri dan menata ulang kembali prioritasnya," pungkas Herzaky.
Baca berita selengkapnya di halaman berikut
Simak juga Video: Survei PWS: Siapa Pun Cawapresnya, Prabowo Pemenangnya
