.webp)
Lembaga Survei Litbang Kompas merilis hasil survei di mana mayoritas responden setuju terhadap pernyataan soal pemerintah yang lebih fokus membangun IKN Nusantara dibanding kondisi ekonomi masyarakat. Partai Demokrat (PD) menilai hasil survei tersebut sebagai sebuah bentuk protes masyarakat secara halus kepada pemerintah.
"Menyedihkan. Ini sebenarnya bentuk protes masyarakat secara halus terhadap pemerintah atas abainya pemerintah dengan kondisi ekonomi masyarakat, dengan kesulitan dan berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat saat ini," kata Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (25/4/2022).
"Masyarakat sepertinya tidak tahu harus seperti apa lagi memperingatkan pemerintah untuk lebih peduli dengan kesulitan yang masyarakat alami," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Herzaky menyebut pemerintah membiarkan masyarakat menghadapi kelangkaan dan mahalnya sembako serta minyak goreng. Dia juga memandang pemerintah seperti sibuk dengan agenda yang tak berdampak baik terhadap masyarakat.
"Empat bulan rakyat dibiarkan kebingungan dan menderita akibat langka dan mahalnya sembako serta lonjakan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pemerintah terlihat lebih sibuk dengan agendanya sendiri, yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi rakyat," ujarnya.
Selain itu, Herzaky melihat saat ini ruang publik dipenuhi perbincangan terkait pemindahan ibu kota negara dan perpanjangan masa jabatan presiden. Padahal, sebut dia memenuhi kebutuhan dasar masyarakat merupakan tugas utama pemerintah.
"Pemerintah seperti kehilangan arah dan abai terhadap kondisi masyarakat. Kehilangan sensitivitasnya. Tidak tahu mana yang seharusnya diprioritaskan. Pemerintah harus introspeksi diri dan menata ulang kembali prioritasnya," pungkas Herzaky.
Baca berita selengkapnya di halaman berikut
Simak juga Video: Survei PWS: Siapa Pun Cawapresnya, Prabowo Pemenangnya
Survei Litbang Kompas
Seperti diketahui, Survei yang dilakukan Litbang Kompas merilis bertajuk penanganan masalah kebutuhan pokok pada di bulan puasa. Jejak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 5-9 April 2022 melalui sambungan telepon. Dalam survei ini, responden sebanyak 504 dengan usia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.
Sampel survei ditentukan secara acak berdasarkan responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk setiap provinsi. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95%. Nirpencuplikan (margin of error) +- 4,37% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Namun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel mungkin saja terjadi.
Litbang Kompas melempar 8 pertanyaan soal kesulitan membeli kebutuhan pokok hingga pembangunan IKN. Berikut ini hasil survei Litbang Kompas:
1. Dalam seminggu terakhir apakah Anda pernah mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok?
Tidak 29%
Sulit karena langka 11,6%
Sulit karena mahal 27,6%
Sulit karena langka dan mahal 31,8%
2. Apakah Anda terdampak kenaikan harga BBM nonsubsidi?
Tidak terdampak 22,3%
Ya, terdampak sebagai pengguna pertamax 49,5%
Ya, terdampak secara tidak langsung 28,2%
3. Mampu atau tidak mampukah pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok di bulan puasa ini?
Tidak tahu 2,7%
Mampu 53,5%
Tidak mampu 43,8%
4. Mampu atau tidak mampukah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di bulan puasa ini?
Tidak tahu 1,2%
Tidak mampu 66,3%
Mampu 32,5%
5. Yakin atau tidak yakinkah Anda pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok?
Tidak tahu 3,1%
Yakin 50,8%
Tidak yakin 46,1%
Lalu, responden diberikan tiga pernyataan, setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut:
1. Pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota negara baru dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat
Setuju 51,3%
Tidak setuju 47,1%
Tidak tahu 1,6%
2. Pemerintah lebih fokus pada persoalan politik elite dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat
Setuju 42,3%
Tidak setuju 56,8 %
Tidak tahu 0,9%
3. Pemerintah lebih fokus pada wacana presiden tiga periode dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat
Setuju 40,7%
Tidak setuju 56,9%
Tidak tahu 2,4%
