Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menginstruksikan seluruh jajarannya mempercepat capaian indikator primer SDGs Desa sesuai dengan kondisi lokal desa.
"Tahun ini harus kian banyak capaian indikator-indikator SDGs Desa di masing-masing desa di Indonesia. Dengan demikian harapan kita agar desa-desa Indonesia kian maju sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing kian terwujud," ujar Halim dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/4/2022).
Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Tindak Lanjut Rapat Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022, Jumat (22/4). Ia mengatakan haluan setiap kebijakan, teknis, hingga dinamika dalam pembangunan melalui SDGs Desa harus termaktub dalam setiap perangkat arah kebijakan Kementerian Desa.
Untuk itu, lanjutnya, SDGs Desa harus tercermin dalam semua program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Desa PDTT. Semua pekerjaan dari level Sekjen sampai staf dan pendamping desa, harus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.
"Oleh karenanya, arah kebijakan pembangunan desa dan pedesaan serta perubahan paradigma dan cara kerja, harus tercermin dalam setiap dokumen perencanaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi," paparnya.
Selaras dengan tujuan tersebut, Halim menegaskan standardisasi kebijakan anggaran harus sesuai dengan tujuan utama SDGs Desa. Ia berharap anggaran yang dikeluarkan tetap menjangkau seluruh kekurangan yang menjadi kebutuhan warga desa. Kebijakan pun harus dikawal dan dimonitor secara berkala.
"Anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan untuk pencapaian SDGs Desa. Karena itulah, para pejabat tinggi madya, yang dipimpin oleh Sekjen, segera melakukan penataan ulang terhadap anggaran masing-masing unit kerja. Sehingga anggaran kita yang terbatas, tetap memberikan dampak yang luas, dan langsung dirasakan warga desa," tandasnya.
Ia juga meminta agar tidak ada lagi ego sektoral antar unit kerja di lingkungan Kemendes PDTT. Mentalitas silo harus dibuang jauh-jauh, dan setiap sistem di dalam Kementerian Desa harus mampu bersinergi antara UKE I dengan UKE 2. Sehingga, dapat mempercepat standardisasi program-program besar Kementerian Desa selanjutnya.
"Orientasi kita hanya satu, yaitu untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Karenanya, hilangkanlah mentalitas silo. Harus sinergis pada kerja bersama lintas UKE 1 dan lintas UKE 2. Nilai-nilai ini mutlak dilakukan, karena itu cerminan organisasi sebenarnya dan merupakan paradigma kebangkitan Desa," pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan itu Wamendes Budi Arie Setiadi, Sekjen Taufik Madjid dan PejaTinggi Pratama serta Madya di lingkungan Kemendes PDTT.
Simak juga 'Sewindu UU Desa, Mendes Ingin Warga Desa Melek Data':
(fhs/ega)