ADVERTISEMENT

Mahfud Sebut UU di RI Korup Sejak Pembuatannya, Contohkan Pom Bensin Petronas

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 21 Apr 2022 17:19 WIB
Mahfud Md pimpin rapat koordinasi terbatas di Kemenko Polhukam (dok. Kemenko Polhukam)
Mahfud Md pimpin rapat koordinasi terbatas di Kemenko Polhukam (Foto: dok. Kemenko Polhukam)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md berbicara soal pembuatan undang-undang (UU) di Indonesia. Mahfud menyebut undang-undang di Indonesia sudah korup sejak tahap pembuatan.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah-Aisyiyah ke-48 yang digelar secara virtual di kanal YouTube Muhammadiyah Channel, Kamis (21/4/2022). Mahfud awalnya menanggapi pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas yang memberikan pemaparan lebih dulu.

"Kalau Kiai Anwar Abbas mengatakan UU semuanya bagus, tapi implementasinya tidak adil, impelementasinya rusak. Saya pastikan UU itu bukan hanya implementasinya, membuatnya pun sudah korup. Saya mantan Ketua MK. Ratusan UU dibatalkan karena dibentuk secara koruptif, bukan implementasi koruptif," kata Mahfud.

Mahfud juga sempat mengulas kasus UU Jamsostek. Mahfud menyebut UU Jamsostek merupakan salah satu aturan yang pembuatannya koruptif.

"Misalnya ada titipan pasal dari cukong, 'Tolong pasal ini, UU Kehutanan tentang ini diubah pasalnya, kalimatnya diubah. Dibayar tuh. Dulu UU Jamsostek juga kan sampe terbuka keluar, yang dibahas UU Jamsostek, diinapkan di hotel ini, dibayar masing-masing Rp 50 juta," ucapnya.

"Jadi bukan hanya implementasinya, pembuatannya pun sudah koruptif. Jadi ini melibatkan banyak pihak loh, Muhammadiyahnya ada, NU-nya ada. He-he-he. Semua, banyak, gitu, yang dari daftar-daftar itu. Oleh sebab itu, perlu kesadaran moral kita ini. Ini ceritanya, Pak," imbuh Mahfud.

Tak hanya soal UU Jamsostek. Mahfud juga menjelaskan contoh akibat dari UU yang pembuatannya korup. Contoh akibatnya, sebut dia, adalah keberadaan pom bensin Petronas di Indonesia.

"Coba, Pak, sekarang Anda jalan-jalan ke kota. Anda mau beli bensin. Ada pom bensin namanya Petronas. Itu pabriknya di Malaysia. Tapi coba Bapak ke Malaysia, keliling Malaysia, ndak ada Pertamina di sana. Karena apa? Karena kita membuat UU dan kebijakan itu koruptif," kata Mahfud.

Mahfud juga menjelaskan mengapa Malaysia bisa melarang Pertamina masuk ke negaranya, padalah World Trade Organization (WTO) meminta negara-negara anggota PBB membuka perdagangan barang dan jasa internasional. Alasannya, sebut dia, karena Malaysia melindungi kedaulatan negaranya.

"Indonesia buka, salah satunya itu UU tentang investasi di bidang pertambangan. Oh Malaysia mau bangun, bangun sini, banyak. Tapi, ketika Indonesia akan bangun ndak boleh sama Malaysia. Kenapa ndak boleh? Indonesia mengatakan, 'loh kami untuk kepentingan bangsa sendiri loh, kan WTO mengatakan'. 'Ndak, Anda salah', kata orang Malaysia. Di UU itu (aturan WTO) disebutkan harus ada keterbukaan lalu lintas, keadilan, kemudahan, lalu ada lagi asas yang terakhir, yaitu asas perlindungan kepentingan nasional'. Nah Malaysia, 'saya pakai ini, maka melarang Anda masuk ke sini'," papar Mahfud.

"Dan saya sudah berteriak ini sudah lama, tak berubah. 'Loh Pak Mahfud diam'. Ndak diam, ini saya bicara," sambung dia.

Simak video 'Mahfud Md Khawatir Isu Polarisasi dan Korupsi Menjamur di 2024':

[Gambas:Video 20detik]




(zak/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT