.webp)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menanggapi penilaian ICW soal kinerja instansinya yang diberi nilai D. Ali menyebut sejumlah temuan ICW terkait kinerja KPK memang benar adanya.
Ali menuturkan saat ini KPK fokus mengatasi persoalan korupsi Dana Desa. Ali menyebut kejahatan tersebut masif.
"Beberapa temuan dari kajian tersebut relevan dengan fokus kerja KPK saat ini. Masih masifnya korupsi pada pengelolaan Dana Desa," kata Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (19/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ali kemudian menyinggung soal potensi kerugian negara, terbesar di badan usaha milik negara (BUMN). Dia menyebut saat ini KPK telah memiliki unit baru, yakni Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU).
"Korupsi pada lingkungan BUMN sebagai sebab kerugian keuangan negara terbesar, maka KPK melalui unit barunya, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU)," terangnya.
Namun, terkait menurunnya penanganan kasus yang ditangani KPK, Ali menyebut hal itu disebabkan oleh pandemi COVID-19. Menurutnya, pandemi juga berimbas pada pihak-pihak lain yang bersinggungan dalam penanganan kasus.
"Selama masa pandemi COVID-19, tak dimungkiri KPK juga mengalami tantangan dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Karena kendala di lapangan dalam teknis pelaksanaannya," terang Ali.
"Tidak hanya dialami oleh KPK saja, namun juga para pihak terkait. Seperti para saksi yang akan diperiksa, pengumpulan alat bukti di lapangan, maupun proses pemeriksaan di pengadilan," imbuh dia.
Meskipun demikian, Ali menegaskan KPK akan terus menyelaraskan dan mengoptimalkan kerja pemberantasan korupsi. Dalam hal itu, KPK mengusung tiga strategi, yakni pendidikan, pencegahan dan penindakan.
"Oleh karena itu, KPK pun secara simultan menyelaraskan dan mengoptimalkan tiga strategi pemberantasan korupsi sekaligus, pendidikan, pencegahan, dan penindakan," tambahnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'ICW-MAKI Desak Lili Pintauli Mengundurkan Diri dari KPK':
Ali menyebut KPK juga melakukan pengukuran Survei Penelitian Integritas atau SPI guna memperoleh nilai indeks integritas KPK. Menurutnya, hasil temuan SPI tersebut dapat dijadikan acuan dalam meminimalisasi celah potensi korupsi.
"Selain itu, KPK melakukan pengukuran Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memperoleh skor indeks integritas suatu institusi, dan yang lebih penting adalah poin-poin rekomendasi perbaikannya untuk meminimalisasi celah-celah rawan korupsi," sebut Ali.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengganjar kinerja KPK dengan nilai D. Hal itu lantaran KPK dianggap menangani sedikit kasus sepanjang tahun 2021, yakni hanya 120 kasus.
"Dari keseluruhan target yang ditetapkan oleh KPK di tahun 2021, terpantau hanya 26,6 persen target yang berhasil dipenuhi oleh KPK, atau sebanyak 120 kasus yang berhasil ditangani. Dan ini kategori yang diberikan untuk kerja tersebut adalah D," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter.
Hal itu disampaikan Lalola dalam acara Peluncuran Laporan Tren Penindakan Korupsi 2021 secara virtual, Senin (18/4/2022). Lalola menjelaskan, sejak mengalami revisi UU pada 2019, kasus yang ditangani KPK mengalami penurunan dari sisi kuantitas.
"KPK sejak mengalami revisi UU pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan terhadap kasus korupsi yang ditangani, baik dari segi jumlah, tersangka, maupun nilai kerugian negara," ujarnya.
