ICW Sebut Revisi UU KPK Berdampak pada OTT dan DPO KPK

ICW merilis hasil pemantauan perkara korupsi yang divonis oleh pengadilan selama januari hingga juni 2016. Rata-rata vonis terdakwa korupsi hanya 2 tahun 1 bulan penjara. — Lalola Easter dkk (Agung Pambudhy/detikcom)

Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis laporan temuannya soal implikasi Revisi UU KPK. ICW menyebut revisi UU KPK memberi tiga dampak pada kinerja KPK, apa saja?

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter menyebut implikasi yang pertama adalah menurunnya jumlah operasi tangkap tangan (OTT). ICW menilai OTT telah anjlok sejak 2020.

"Penurunan jumlah OTT sejak tahun 2020, yang bisa dibilang itu anjlok sejak tahun 2020. Jadi dari 2019 ke 2020 penurunannya sangat drastis, pada tahun 2019 ada paling tidak 21 OTT yang dilakukan oleh KPK, tapi di tahun 2020 itu hanya 7. Itu tentu anjlok menurun secara drastis dan cukup konsisten jumlah 7-nya itu di tahun 2021," ujar Lalola dalam diskusi peluncuran tren laporan penindakan kasus korupsi tahun 2021 secara daring, Senin (18/4/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, Lola menyebut revisi UU KPK itu juga berdampak pada pemecatan 58 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). TWK direncanakan sebagai alih fungsi status pegawai KPK menjadi ASN.

"Jadi 32 kasus yang ditangani KPK pada 2021, 5 kasus di antaranya ditangani oleh penyidik KPK yang dinonaktifkan lewat TWK," ujarnya.

Lola, menambahkan revisi UU juga membuat KPK cenderung memiliki keengganan untuk meringkus buron. Terhitung sejak 2017, masih ada 4 orang yang ditetapkan sebagai DPO.

"KPK saat ini masih punya 4 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, yang berstatus buron dan keseluruhannya itu berada di tingkat penyidikan yang pertama," terangnya.

Lihat juga video 'Sederet Polemik yang Bikin Lili Pintauli Diadukan ke Dewas KPK!':

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya nama-nama buron KPK dirilis ICW >>>

Menurut ICW, empat orang yang masih buron itu adalah:

- Kirana Kotama, buron sejak 2017. Dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan;

- Izil Azhar, buron sejak 2018. Dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek dermaga Sabang tahun 2006-2011;

- Surya Darmadi, buron sejak 2019. Pengadaan kapal SSV Pemerintah Filipina tahun 2014-2017;

- Harun Masiku, buron sejak 2020. Kasus suap pengganti antarwaktu (PAW) DPR RI.

ICW Beri Rapor D ke KPK

Sebelumnya, ICW mengganjar kinerja KPK dengan nilai D. Hal itu berdasarkan jumlah temuan ICW terhadap kasus yang ditangani KPK pada 2021, yakni hanya 120 kasus.

ICW menilai, pasca-revisi UU pada 2019, KPK mengalami penurunan dalam penanganan kasus. Hal itu terbukti dari segi jumlah, tersangka, ataupun nilai kerugian negara.

Halaman 1 2

Selanjutnya