.webp)
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga mantan aktivis di zaman Orde Baru, Desmond Junaidi Mahesa, tidak ingin menyalahkan Ketua BEM SI Kaharuddin yang menyebut masa Orde Baru lebih memberikan kebebasan dan kesejahteraan. Desmond menyebut usia Kaharuddin harus dilihat.
"Kalau saya tidak menyalahkan. Pertanyaannya harus kita lihat orang ini umur berapa, pemerintahan Soeharto sudah berapa lama berakhir? Kenapa saya bilang begini? Jangan-jangan bapaknya pejabat Orde Baru di waktu itu atau orang yang menjelaskan di zaman Orde Baru ke dia dan dia tidak belajar lagi apa yang diomongkan atau diceritakan oleh keluarganya atau oleh gurunya seolah-olah apa yang diomongkan sudah benar gitu loh," kata Desmond saat dihubungi, Senin (18/4/2022).
Desmond membeberkan lebih lanjut terkait plus minus kebebasan pada zaman Orde Baru. Dia menyebut tidak ada beda kebebasan di zaman Orde Baru dan kebebasan di zaman pemerintahan Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau bicara kebebasan, saya pikir ya plus minuslah ya, kenapa? Kalau Soeharto ada aturannya gitu loh, ya, ada aturannya orang offside ya dilakukan tindakan, sementara kalau pemerintah sekarang aturannya nggak ada, orang offside ya dihukum seolah-olah pasal yang dipaksakan, ini kan kelihatan dari dua periode kepemimpinan sekarang," ujarnya.
"Jadi kalau parameter kebebasan apa yang diceritakan ya plus minus, tapi kalau menurut saya nggak ada beda gitu loh. Karena ujung-ujungnya kekuasaan yang lebih dominan, gitu kan, bukan hukum," kata dia.
Wakil Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan terkait persoalan berpendapat di zaman Orde Baru. Dia berpendapat sebetulnya rezim saat ini lebih kasar dan lebih banyak melanggar hukum dalam berpendapat dibandingkan zaman Orde Baru.
"Kalau berpendapat sih penguasa sekarang lebih kasar, ya, lebih kasar dan lebih banyak melanggar hukumnya, UU yang ada aja mau dilanggar dan cenderung dilanggar, misalnya buat design 3 periode, masa jabatan rangkap, itu kan melanggar UU semua. Kalau kita bicara rezim sekarang melanggar UU, kalau Soeharto ada UU-nya, kalau menurut saya lebih rapi zaman Soeharto untuk melanggeng kekuasaan daripada kekuasaan yang sekarang cenderung ceroboh dan bodoh," ujarnya.
Simak penjelasan Desmond selanjutnya di halaman berikutnya.
Lihat juga Video: Momen Luhut Hampiri Mahasiswa UI, Debat soal Big Data
Namun di sisi lain, Desmond juga tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Ketua BEM SI terkait kebebasan di zaman Orde Baru. Dia menyebut kebebasan pada zaman Orde Baru tidak terjadi pada konteks luas, melainkan dijalankan pada ruang sempit.
"Karena kebebasan itu tidak ada dalam arti luas, yang ada adalah sempit, apa yang jadi sempit? Kita bisa mengekspresikan di berbagai kota, di perguruan tinggi tidak bebas, akhirnya kita buat kelompok studi, di Bandung ada KPMB (Komite Pergerakan Mahasiswa Bandung), di Jogja ada DMPY (Dewan Mahasiswa dan Pemuda Yogyakarta) itu lo, di Banjarmasin ada kelompok studi, kita menyalurkan lewat kelompok studi. Jadi kalau itu parameternya, apa yang diomongkan Ketua BEM SI nggak ada benarnya juga gitu lo. Jadi kalau bicara bedah satu satu ya sudut pandangnya mana, agak susah saya menyalahkan dia yang lahirnya kapan gitu lo," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua BEM SI Kaharuddin, tengah menjadi sorotan lantaran dirinya menyebut masa Orde Baru lebih memberikan kebebasan dan kesejahteraan dibandingkan masa Reformasi. Ucapan Kaharuddin itu pun viral dalam bentuk video di media sosial.
Dalam video tersebut, Kahar mulanya membandingkan kebebasan dan kesejahteraan masa Orde Lama dan Orde Baru. Kemudian, Kahar menyebut masa Orde Baru seolah lebih baik ketimbang masa Reformasi.
"Hari ini kesejahteraan contoh misalnya di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan, tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita punya kesejahteraan, apakah kita peroleh kebebasan?" ucap Kahar dalam video yang dilihat detikcom, Minggu (17/4/2022).
BEM SI Buka Suara
Koordinator Media BEM SI Luhtfi Yufrizal pun buka suara atas pernyataan Kahar. Menurutnya, Kahar sudah memberikan respons terkait viralnya video tersebut lewat akun Twitter.
"Tanggapan terkait video Kahar yang viral terkait Orde Baru, reformasi dan lain-lainnya, istilahnya itu dari pihak Kahar sudah klarifikasi di Twitter Kahar sendiri," ujar Luthfi saat dikonfirmasi, Minggu (17/4/2022).
Luthfi menerangkan, pernyataan itu murni hasil pikiran Kahar dan bukan sikap dari BEM SI. Dia menilai viralnya video Kahar terkait kebebasan dan kesejahteraan semasa orde baru itu seharusnya diperkuat dengan data.
