Komnas HAM: Belum Ada Laporan PeduliLindungi Langgar Privasi

Dwi Andayani - detikNews
Sabtu, 16 Apr 2022 07:20 WIB
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam (YouTube Komnas HAM)
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (Foto: dok. YouTube Komnas HAM)
Jakarta -

Komnas HAM menyoroti laporan Amerika Serikat (AS) terkait dugaan pelanggaran HAM, khususnya privasi, yang menyeret penggunaan PeduliLindungi. Komnas HAM menyebut sampai saat ini belum ada laporan terkait penyalahgunaan data PeduliLindungi.

"Apakah ini melanggar privasi ataukah tidak dan lain sebagainya, saya kira sepanjang sampai saat ini belum pernah ada laporan kepada Komnas HAM adanya penyalahgunaan PeduliLindungi untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan kesehatan," ujar komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat dihubungi Jumat (15/4/2022).

"Jadi, kalau dalam konteks ini, ada riset dan lain sebagainya di luar sana yang mengatakan melanggar privasi, sampai detik ini kami belum mendapatkan informasi apa pun soal itu," tuturnya.

Anam mengatakan konteks dibuatnya aplikasi PeduliLindungi harus dipahami secara utuh. Dia mengatakan PeduliLindungi dibuat sebagai upaya untuk menangani darurat kesehatan akibat pandemi Corona atau COVID-19.

"Pertama harus dipahami memang secara konteks PeduliLindungi memang diluncurkan untuk menjawab problem kesehatan kita secara keseluruhan. Karena salah satunya semangatnya memang melakukan tracing," kata Anam.

Dia mengatakan negara boleh mengambil langkah-langkah penanganan signifikan untuk mengatasi kondisi yang juga darurat. Apalagi, katanya, pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi di Indonesia.

"Nah, dalam konteks situasi darurat semacam itu, sebenarnya dalam konteks hak asasi manusia itu dibolehkan memberikan negara wajib mengambil langkah-langkah yang signifikan dan mendasar untuk kedaruratan kesehatan itu. Pandemi COVID-19 ini kan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia," ujar Anam.

Sebaliknya, menurut Anam, bila negara tidak mengambil langkah penanganan terhadap darurat kesehatan maka dapat melanggar HAM. Dia mengatakan PeduliLindungi merupakan instrumen untuk melindungi warga.

"Memang langkah-langkah penting dalam konteks kondisi kedaruratan kesehatan memang harus diambil oleh semua pihak di dunia ini termasuk oleh pemerintah Indonesia. Kalau tidak mengambil itu, dia bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kami lihat instrumen PeduliLindungi sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kedaruratan kesehatan, itu yang paling penting," ujarnya.

Laporan AS selengkapnya simak halaman berikutnya

Simak Video 'Bantahan Tegas Kemenkes RI soal Aplikasi PeduliLindungi Langgar HAM':

[Gambas:Video 20detik]