Laporan AS Soroti Unlawful Killings, Ini Kata Pengacara Laskar FPI

Dwi Andayani - detikNews
Sabtu, 16 Apr 2022 06:21 WIB
kuasa hukum Rizieq, Aziz Yanuar, di PN Jakarta Timur. (Ilman/detikcom)
Aziz Yanuar (dok. detikcom)
Jakarta - Amerika Serikat (AS) menyoroti kasus unlawful killing penembakan laskar FPI dalam laporan praktik hak asasi manusia (HAM). Kuasa hukum keluarga enam anggota laskar FPI, Aziz Yanuar, menyinggung terkait stigma buruk yang diberikan terhadap kelompok tertentu.

"Saya sudah katakan bahwa hentikan stigma, terorisasi, dan hal buruk lain kepada kelompok pengusung kebenaran dan keadilan terutama ke kelompok 'kanan', karena paradigma dan pola politik internasional sudah berubah," ujar Azis Yanuar, saat dihubungi, Jumat (15/4/2022).

Menurut Azis, saat ini ajaran maupun kelompok Islam tidak lagi dipandang sebagai musuh. Namun, menurutnya justru dijadikan aset untuk kemajuan peradaban.

Ia juga menyinggung adanya Undang-Undang Anti-islamfobia di AS. Sedangkan di Indonesia, menurut Azis, malah makin tertinggal.

"Terbukti dengan adanya UU Anti-islamofobia di AS, di sini malah makin ketinggalan zaman, masih saja begitu-begitu saja," kata Azis.

Azis mengatakan penegakan hukum berkeadilan akan terus mendorong agar kasus unlawful killing penembakan laskar FPI diungkap. Serta mengadili para pelaku dengan hukum yang adil.

"Seluruh pecinta kebenaran dan penegakan hukum berkeadilan akan terus mendorong ini untuk diungkap dan diseret para pelakunya untuk diadili dengan hukum yang adil tentunya, bukan dengan dagelan," imbuhnya.

Laporan AS

Diketahui Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) merilis Laporan Praktik Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu yang dibahas di dalamnya ialah perampasan nyawa secara sewenang-wenang dan pembunuhan melawan hukum atau bermotif politik.

Dikutip dari 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia yang dilihat dari situs Deplu AS, Jumat (15/4/2022), ada sejumlah hal yang disorot dalam laporan tersebut. Pada 'Bagian 1. Menghormati Integritas Orang', salah satu poin bahasannya ialah Arbitrary Deprivation of Life and Other Unlawful or Politically Motivated Killings atau Perampasan Nyawa secara Sewenang-wenang dan Pembunuhan Melawan Hukum atau Bermotif Politik.

Dalam laporan terkait praktik HAM di Indonesia, AS membahas soal unlawful killing yang terjadi. Tersebutlah di dalamnya nama Front Pembela Islam (FPI), ormas yang saat ini sudah dibubarkan negara, namun pada Desember 2020 silam sempat menyedot perhatian publik lantaran ada laskarnya yang tewas ditembak polisi.

"KontraS juga melaporkan 13 kematian diduga akibat penembakan polisi pada periode yang sama. Pada 8 Januari, Komnas HAM merilis laporannya tentang penembakan polisi pada Desember 2020 terhadap enam anggota Front Pembela Islam di jalan tol Jakarta-Cikampek di Provinsi Jawa Barat. Komisi menemukan bahwa polisi secara tidak sah membunuh empat anggota depan yang sudah berada dalam tahanan polisi dan menyebut pembunuhan itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pada bulan April seorang juru bicara polisi menyatakan bahwa tiga petugas polisi dari Polda Metro Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang diselidiki, mencatat bahwa satu dari tiga telah meninggal dalam kecelakaan pada bulan Januari. Pada 23 Agustus, media melaporkan pengajuan tuntutan terhadap kedua tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur," tulis laporan itu.

Simak Video 'KontraS Surati MA, Temukan Keganjilan Vonis Terdakwa Unlawful Killing':

[Gambas:Video 20detik]



(dwia/dwia)