Bamsoet Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Permudah Konsultasi Hukum

Jihaan Khoirunnissa - detikNews
Kamis, 14 Apr 2022 21:46 WIB
Ketua MPR Bamsoet
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan saat ini kemajuan teknologi telah menghadirkan era disrupsi yang merasuk dalam bidang hukum. Karena itu, dia mendorong advokat di Indonesia untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi ke dalam dunia hukum.

Bamsoet mencontohkan di Amerika Serikat, artificial intelligence yang disebut Lawgeex diadu dengan kemampuan beberapa advokat berpengalaman. Ketika dihadapkan pada 30 masalah hukum yang sama, hasilnya rata-rata para advokat mampu menganalisa dan mengevaluasi persoalan hukum dengan tingkat akurasi 85 persen dan waktu rata-rata 92 menit. Sementara Lawgeex memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih baik, yakni mencapai 94 persen dengan waktu rata-rata yang jauh lebih cepat, 26 detik.

"Organisasi advokat dituntut untuk mampu membaca dan merespons dinamika zaman. Misalnya dengan penerapan sistem pengadilan elektronik (e-court) yang dapat meminimalkan hambatan jarak, waktu dan mobilitas. Di dunia kedokteran sudah ada HaloDoc maupun berbagai platform telemedicine lainnya. Para Advokat juga tidak boleh kalah. Harus segera membuat aplikasi HaloAdvokat maupun sejenisnya. Sehingga masyarakat bisa mudah melakukan konsultasi hukum, tanpa harus bertatap muka secara langsung," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (14/4/2022).

Pada Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI), di Jakarta, Ketua DPR RI ke-20 ini menilai fenomena tersebut mengisyaratkan organisasi advokat harus mampu mendorong para advokat agar memiliki literasi teknologi, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan dan dinamika zaman.

Di sisi lain, organisasi advokat juga memiliki peran untuk menumbuhkan daya kreasi dan inovasi. Harapannya agar para advokat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana pendukung kinerja. Bukan sebagai ancaman yang dapat memarginalkan, atau bahkan menggantikan peran advokat di masa depan.

"Selain adaptif terhadap inovasi, kehadiran organisasi advokat juga harus mampu menangkap realita hukum dalam kehidupan masyarakat. Mengingat hingga saat ini, potret penegakan hukum di Indonesia belum menggambarkan kondisi ideal seperti yang dicita-citakan oleh sebuah negara hukum, sebagaimana diamanatkan Konstitusi pada Pasal 1 ayat 3, yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menjelaskan hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang dipublikasikan pada Maret 2022 menunjukkan sebanyak 31 persen masyarakat melihat kondisi penegakan hukum nasional saat ini dinilai buruk. Sebelumnya, World Justice Project mengungkapkan pada tahun 2021, Indeks Negara Hukum Indonesia tercatat memiliki skor 0,67. Angka tersebut menempatkan Indonesia di urutan ke 68 dari 139 negara.

"Dalam konsepsi penegakan hukum yang berkeadilan, peran dan kedudukan advokat sama pentingnya dengan hakim, jaksa, dan polisi, yang secara bersama-sama membangun senyawa sebagai 'empat pilar penegakan hukum'. Jika salah satu dari empat pilar tersebut goyah, maka yang terjadi adalah ketimpangan dan ketidakadilan hukum. Karenanya, penting dibangun kesepahaman dan komitmen bersama, bahwa sinergi dalam upaya penegakan hukum adalah sebuah keniscayaan," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini juga mengapresiasi komitmen DPP AAI di bawah kepemimpinan Palmer Situmorang untuk membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Ini untuk meningkatkan kontribusi advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis atau pro bono bagi masyarakat tidak mampu. Selain peningkatan kompetensi advokat, kehadiran Posbakum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana magang atau 'kawah candradimuka' dan sekaligus pengkaderan bagi advokat muda.

"Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) karena pengabdiannya pada kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang berjuang mencari keadilan. Agar marwah profesi advokat tetap mulia dan terhormat, setiap advokat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga martabat, integritas, dan profesionalisme dalam memperjuangkan akses keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat. Khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari aspek ekonomi maupun sosial," pungkas Bamsoet.

(ega/ega)