.webp)
Pemerintah Tak Larang Demo 11 April
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menggelar rapat koordinasi terbatas mengenai 'Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Dalam Negeri'. Mahfud membolehkan demo, namun harus tetap berjalan dengan tertib.
"Adanya rencana unjuk rasa oleh beberapa elemen masyarakat pada Senin, 11 April 2022. Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian, Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum," ucap Mahfud dalam keterangan tertulis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," sambung Mahfud.
Mahfud menyampaikan pemerintah sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum. Dia menyatakan telah meminta aparat di lapangan mengamankan unjuk rasa tanpa kekerasan dan peluru tajam.
"Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya. Dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam. Juga jangan sampai terpancing oleh provokasi," ujar Mahfud.
Selain itu, Mahfud menuturkan pemerintah sedang fokus menuntaskan masalah kebutuhan pokok masyarakat, BBM, dan lainnya saat ini. Dia mengatakan masalah-masalah itu tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga dihadapi negara-negara lainnya.
(drg/fjp)
