Sebelumnya, peralihan kewenangan pengundangan dari Kemenkumham ke Setneg sempat membuat rapat pleno revisi UU P3 riuh. Pasalnya, pihak Kemenkumham dan Setneg justru berdebat dalam rapat tersebut.
Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya murka saat kedua kementerian itu saling klaim mewakili pemerintah. Willy menegaskan DPR bukan fasilitator.
"Pemerintah ini memalukan. Bagi saya, diselesaikan saja di pemerintah. Jangan jadikan DPR sebagai fasilitator dalam keributan ini," kata Willy pada rapat di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (13/4).
Terpisah, Wakil Ketua Baleg DPR lainnya, Achmad Baidowi atau Awiek, mengaku sempat mempertanyakan soal peralihan kewenangan pengundangan dari Kemenkumham ke Setneg itu. Yang dipertanyakan Awiek adalah dasar hukum peralihan kewenangan tersebut.
"Terus kita tanya ini, 'kenapa kok ada di Setneg, apa alasan, argumentasi yuridisnya?'" ucap Awiek.
(fca/zak)
