Ramadan, Ketua DPRD Dorong Pemkot Surabaya Majukan Sentra Wisata Kuliner

Angga Laraspati - detikNews
Kamis, 14 Apr 2022 16:08 WIB
Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengunjungi pelaku usaha kue kering, Diah Arfianti di Kampung Ketandan, Surabaya.
Foto: Dok. DPRD Surabaya
Jakarta -

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengunjungi pelaku usaha kue kering, Diah Arfianti di Kampung Ketandan, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Diah menceritakan usaha kue keringnya yang mulai banjir pesanan.

Kepada Adi, Diah bercerita memasuki bulan suci Ramadan, dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pesanan terus mengalir. Terlebih Surabaya sudah dinyatakan daerah dengan status PPKM Level 1. Ruang samping dan belakang di tokonya, Diah Cookies, disulap menjadi tempat penyimpanan sementara.

"Alhamdullilah tahun ini lebih ramai dibanding tahun lalu. Tahun ini, ekonomi terasa tumbuh dan semakin baik. Banyak pesanan," kata Diah dalam keterangan tertulis DPRD Surabaya, Kamis (14/4/2022).

Sebagai pelaku UMKM, tahun 2001 Diah memulai usaha dengan modal sangat kecil, dan perjuangan gigih. Tahun 2010, suaminya terkena PHK, tapi dari situasi sulit itulah justru dimulai satu lompatan baru.

"Mulanya usaha makanan. Pernah menjadi penjual tahu crispy di stand toko mini market. Saya kemudian beralih kepada usaha kue kering sampai sekarang," ujar Diah.

Bisa dikatakan usahanya semakin maju dan berkembang. Salah satunya berkat pendampingan Pemerintah Kota Surabaya, seperti membuat branding, promosi, kualitas produk, dan sebagainya. Kini, Diah Arfianti mengelola 4 rumah produksi, termasuk toko untuk outlet.

"Ibu Diah ini juga dikenal suka membantu sesamanya," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya yang juga tetangganya, Anas Karno.

Menanggapi hal tersebut, Adi menuturkan kebangkitan ekonomi mulai terasa di masyarakat, apalagi Surabaya dinyatakan PPKM Level 1.

"Vaksinasi terus digenjot Pemerintah Kota Surabaya, dibantu TNI-Polri. Berbagai aktivitas ekonomi tumbuh kembali di masyarakat, dan terasa ramai," imbuh Adi,

Adi mengatakan DPRD berharap Pemerintah Kota Surabaya dan seluruh warga masyarakat menjadikan situasi ini momentum untuk pemulihan ekonomi, setelah 2 tahun dilanda pandemi COVID-19 dengan berbagai pembatasan sosial yang mengakibatkan pelambanan ekonomi.

"Ini adalah momentum yang baik. Ekonomi bisa kembali tumbuh dan menguat. Kita merasakan betul di masyarakat. Terlebih kebijakan Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, yang mengalokasikan 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa untuk sektor UMKM," tutur Adi.

Adi mengungkapkan pelaku usaha sektor UMKM di Surabaya begitu banyak, termasuk pedagang kaki lima atau PKL. Melihat hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga membangun sentra wisata kuliner atau SWK.

"Dibutuhkan terobosan kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya, supaya SWK bisa tumbuh berkembang, dan ramai oleh pengunjung. Terlebih di masa bulan Ramadan, kawasan sentra wisata kuliner bisa menjadi pilihan untuk menyajikan takjil dan makanan berbuka puasa," ucap Adi.

Ia menjelaskan alokasi anggaran dalam APBD Kota Surabaya TA 2022 untuk belanja barang dan jasa sekitar Rp 5,1 triliun. Sebesar 40 persen dialokasikan Wali Kota Eri Cahyadi untuk sektor UMKM. Besarnya anggaran belanja barang dan jasa membuat perputaran keuangan lebih cepat karena sifatnya habis pakai, jika dibandingkan dari belanja modal.

Adi mengatakan DPRD Kota Surabaya menghargai kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji yang menaruh perhatian terhadap penguatan sektor UMKM.

"Dan, komitmen itu tercermin dari kebijakan anggaran Pemerintah Kota Surabaya. Pada waktu pembahasan anggaran, November tahun lalu, DPRD Surabaya ingin supaya arah kebijakan APBD kita dapat memicu pergerakan ekonomi di masyarakat," ungkap Adi.

Memasuki bulan Ramadan, berbagai kebijakan yang pro-UMKM terus digeber Pemerintah Kota Surabaya. Mulai dari penguatan E-Peken melalui aplikasi telepon pintar. Kemudian operasi pasar dan bazar rakyat. Juga pembukaan CFD (car free day) di beberapa kawasan, sehingga para pedagang bisa langsung mendapatkan pembeli.

Begitu juga dengan kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang mewajibkan seluruh instansi Pemerintah Kota Surabaya belanja pada UMKM, seperti belanja makanan dan minuman serta peralatan kantor. Lainnya yaitu belanja seragam sekolah pada koperasi-koperasi yang berbasiskan pelaku-pelaku UMKM.

"Seragam sekolah akan diberikan gratis untuk pelajar SD dan SMP dari keluarga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Kita akan pantau terus pelaksanaan kebijakan pro-UMKM," urai Adi.

Dalam kesempatan yang sama, Adi bersua dengan seorang ibu pengelola katering dapur Vaganza. Ibu itu sering memasok kebutuhan makanan ke instansi pemerintahan, salah satunya ke Kantor DPRD Kota Surabaya.

Melihat hal tersebut, Adi menilai pemulihan ekonomi Surabaya menemukan momentum tepat, menyusul ditetapkannya Kota Pahlawan sebagai daerah berstatus PPKM Level 1. Gairah ekonomi di masyarakat telah tumbuh, dan terus menguat.

Ini ditunjang oleh kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi dan jajaran Pemerintah Kota untuk memperkuat sektor pelaku UMKM dan kekuatan ekonomi rakyat lainnya. Salah satunya melalui keberpihakan anggaran.

"Kalangan DPRD Kota Surabaya terus memaksimalkan fungsi pengawasan, budgeting dan legislasi untuk mendorong dan memastikan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tepat sasaran. Ini demi Surabaya yang semakin maju dan semakin sejahtera masyarakatnya, setelah 2 tahun kita lewati masa pandemi COVID-19," tukas Adi.

(akn/ega)