HNW Harap RUU Penanggulangan Bencana Perkuat Kelembagaan BNPB

Muhamad Yoga Prastyo - detikNews
Kamis, 14 Apr 2022 14:42 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
Foto: Dok. MPR
Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi sikap pemerintah yang ingin menghapuskan nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rencana Revisi UU Penanggulangan Bencana. Seharusnya, kata dia, peran dan kelembagaan BNPB diperkuat bukan diperlemah.

"Di tengah banyaknya bencana alam dan non-alam yang terjadi sepanjang tahun, semestinya kelembagaan BNPB diperkuat, bukan diperlemah baik kelembagaan maupun sistem kerja dan anggarannya. Misalnya dengan diturunkan statusnya dari UU menjadi level Perpres (Peraturan Presiden)," ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (14/4/2022).

"Kami menyayangkan sikap pemerintah tersebut, yang menunjukkan lemahnya komitmen dalam hal penanggulangan bencana," imbuhnya setelah Raker RUU Penanggulangan Bencana yang dilakukan secara hybrid antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan DPD pada Rabu (13/4).

Dia menuturkan PKS bersama semua fraksi di Komisi VIII DPR RI sepakat agar dengan revisi UU itu membuat posisi BNPB diperkuat, baik dari struktur organisasinya, kewenangan dan anggarannya. Namun, keinginan pemerintah itu membuat pembahasan RUU Penanggulangan Bencana bersama Komisi VIII DPR RI mengalami deadlock. Pembahasan pun berhenti di tingkat I pada Raker antara Komisi VIII DPR-RI dengan Pemerintah dan DPD RI, Rabu (13/4).

HNW menilai penjelasan pemerintah yang diwakili Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyebut kelembagaan penanggulangan bencana akan dibuat lebih kuat dan fleksibel melalui Peraturan Presiden itu bertentangan dengan kebutuhan di lapangan, dan logika hierarki hukum yang berlaku di Indonesia.

Apalagi, kata dia, dengan logika hierarki hukum yang berlaku di Indonesia. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) dengan jelas mencantumkan bahwa posisi hierarkis Undang-Undang berada dua tingkat di atas Peraturan Presiden.

"Artinya jika nomenklatur BNPB yang tadinya berada di UU kemudian dipindahkan ke Perpres, itu jelas namanya pelemahan, bukan fleksibilitas," imbuhnya.

Selain itu, pembahasan RUU yang mengalami deadlock juga terjadi lantaran pemerintah menolak usulan Komisi VIII DPR yang didukung DPD terkait penetapan alokasi 2% APBN untuk penanganan bencana. Padahal, hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki risiko lebih dari 10 bencana alam dan nonalam dengan kerugian ekonomi berkisar antara Rp 20-30 triliun per tahun, sementara dana penanggulangan bencana selama ini baru berkisar antara Rp 3-10 triliun per tahun.

"Dampak dari kurangnya anggaran bencana di antaranya adalah minimnya upaya mitigasi, banyaknya infrastruktur rusak yang tak segera diperbaiki, tidak maksimalnya kebijakan atasi bencana, dan lemahnya komitmen membantu masyarakat korban bencana sehingga masyarakat terdampak bencana masih banyak yang harus menetap di hunian sementara hingga kini," jelasnya.

"Sementara salah satu keputusan negara yang tidak prioritas malah didahulukan dengan menyediakan dana ratusan triliun untuk ibu kota negara yang Baru, sementara usulan alokasi dana untuk penanggulangan bencana alam dan nonalam yang rutin terjadi, yang memakan korban banyak rakyat Indonesia, yang anggarannya diusulkan oleh DPR sebesar 2% APBN, justru tak disepakati oleh pemerintah," imbuhnya.

Oleh karena itu, HNW menyatakan PKS bersama dengan seluruh fraksi di Komisi VIII DPR kompak untuk memperkuat BNPB agar bisa lebih efektif dalam mengatasi masalah kebencanaan alam maupun non-alam di Indonesia. Walaupun ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang menolak usaha tersebut, alih-alih mendukungnya.

"Semoga rakyat Indonesia memahami masalah ini, dan dijaga Allah Tuhan YME dari segala macam bencana baik alam maupun nonalam," pungkasnya (akd/ega)