Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana Disetop, Risma: Belum Ada Titik Temu

Eva Safitri - detikNews
Rabu, 13 Apr 2022 17:33 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memberikan keterangan pers di Kantor Kementrian Sosial, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Mensos Risma mengungkapkan, sebanyak 31.624 aparatur sipil negara (ASN) terinidikasi menerima bantuan sosial (bansos). Risma mendapatkan data ini setelah Kementerian Sosial melakukan verifikasi data penerima bansos.
Mensos Tri Rismaharini (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Komisi VIII DPR bersama pemerintah sepakat menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya akan membahas lebih lanjut pembahasan RUU tersebut.

"Di-hold dulu, saya juga mencoba melengkapi langkah-langkah. Karena kalau sekarang ini kita masih nangani marginnya itu bencana bulan Februari sampai sekarang aku masih nangani pengungsi itu harus ada dasarnya," kata Risma kepada wartawan, Rabu (13/4/2022).

Risma mengatakan belum ada titik temu terkait lembaga yang menangani bencana. Begitu juga dengan anggaran.

"Jadi kita coba lengkapi selain tadi memang masih belum ada titik temu soal lembaga yang nangani sama dana anggaran," ujarnya.

Risma lantas mengatakan masih ada sejumlah hal yang harus diatur dalam undang-undang terutama terkait antisipasi hingga pascabencana. Risma menyebut pihaknya harus membahas hal tersebut, baru kemudian terkait penguatan BNPB.

"Kaya sekarang misal, daerah BMKG meramalkan ada tsunami besar itu harus diantisipasi sebelumnya ini belum teratur, diatur," ujarnya.

"Karena itu, kita harus nyiapkan juga pra, saat, dan kemudian pasca, kita akan lengkapi di UU kita nanti ke depannya, jadi bukan diberhentikan tapi di-hold," lanjut Risma.

RUU Penanggulangan Bencana Dihentikan

Komisi VIII DPR dan Kemensos sepakat menghentikan pembahasan Rancangan UU Penanggulangan Bencana. Sebab, pihak pemerintah belum ingin memasukkan nomenklatur BNPB ke undang-undang.

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat Komisi VIII DPR. Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam rapat.

"Jadi hari ini kami melakukan rapat kerja antara Komisi VIII dengan pemerintah dan DPD RI, yaitu membahas tentang nasib rancangan UU Penanggulangan Bencana. Rancangan ini adalah inisiatif Komisi VIII, semangatnya untuk memperkuat lembaga BNPB, termasuk dari sisi anggaran dari sisi koordinasi dan lain sebagainya," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).

Yandri mengatakan pihaknya menginisiasi RUU Penanggulangan Bencana ini karena ingin memperkuat BNPB dalam undang-undang. Namun sudah dua tahun lebih tidak ada perkembangan.

"Intinya kita karena ingin BNPB itu kuat. Ternyata hampir 2 tahun lebih, tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Artinya, kalau BNPB tidak ada berarti bubar dong. Oleh karena itu, karena semangat kami dari awal ingin memperkuat BNPB, sementara pemerintah yang diwakili oleh Kemensos, Kemenkumham, Kemendagri, KemenPAN-RB itu termasuk menteri kesehatan, tidak sepakat dengan adanya lembaga BNPB," ujarnya.

"Ini bagi kami prinsip. Sembilan fraksi dalam rapat panja tiga minggu yang lalu sepakat untuk dihentikan, karena dari panja Komisi VIII minta sempat dihentikan, kami hari ini undang pemerintah untuk menyampaikan sikap dari Komisi VIII," lanjutnya.

(eva/isa)