.webp)
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tetap menolak dipaksa membuka big data soal mayoritas masyarakat ingin pemilu ditunda. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai wajar lantaran dari awal big data tersebut memang menimbulkan kebimbangan atau kesangsian.
"Keengganan LBP membuka big data sebenarnya sejak awal sudah mengundang dan menimbulkan kesangsian dari banyak pihak," kata Kamhar saat dihubungi, Selasa (12/4/2022).
Kamhar menyebut kebimbangan itu tidak hanya terjadi pada praktisi media tetapi juga beberapa partai politik. Dia beralasan data tersebut terlalu fantastis dan tidak sesuai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tak hanya dari praktisi media digital seperti drone emprit, termasuk juga dari beberapa partai politik. Kesangsian ini karena angka yang disampaikan terlalu fantastis dan tak bersesuaian dengan keseharian yang kita temukan ketika berselancar di media sosial," ucapnya.
Lebih jauh, politisi Demokrat ini menyebut big data Luhut juga tidak relevan. Pasalnya, pernyataan itu sudah terlanjur gaduh dan memicu aksi dimana-mana serta ditolak tegas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Menurut saya di tengah situasi yang sudah terlanjur gaduh dan memicu aksi demonstrasi dari mahasiswa dan emak-emak di satu sisi, serta Pak Jokowi telah mengambil sikap tegas terhadap wacana ini meskipun terlalu lama dibiarkan menggantung di sisi lainnya, pembukaan bigdata oleh LBP menjadi tidak relevan," ujarnya.
Meski begitu, dia menyampaikan hal tersebut sudah tidak penting lagi. Dia menyebut saat ini yang relevan yakni memastikan Jokowi memberi sanksi tegas kepada para pembantu-pembantunya yang menyuarakan penundaan pemilu.
"Justru saat ini yang relevan dan dinantikan publik adalah ketegasan Pak Jokowi untuk memberi sanksi tegas terhadap pembantu-pembantunya yang bermanuver atau ikut menggoreng-goreng wacana penunandaan pemilu, penambahan masa jabatan presiden dan periodisasi presiden. Ketegasan ini bisa mengembalikan kewibawaan Presiden Jokowi untuk kemudian lebih fokus menunaikan dan melunasi seluruh janji kampanyenya yang masih jauh panggang dari api," tuturnya.
Simak pernyataan Luhut di halaman berikutnya.
Simak Video: Momen Luhut Hampiri Mahasiswa UI, Debat soal Big Data
Luhut Enggan Diminta Buka Big Data Tunda Pemilu
Untuk diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan didemo BEM Universitas Indonesia (UI) saat mengisi kuliah di UI. Luhut pun mendatangi mahasiswa.
Momen itu terjadi setelah Luhut mengisi kuliah umum tentang penanganan COVID-19 hingga soal pemulihan perekonomian negara. Seusai kuliah umum di gedung Balai Sidang UI, Luhut mendatangi mahasiswa yang ada di depan gedung.
Awalnya, mahasiswa meminta Luhut menyatakan secara tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden.
Luhut mengatakan dirinya tak pernah minta masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
"Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode. Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Kamu ngomong gini salah? Nggak kan," kata Luhut kepada mahasiswa UI, Selasa (12/4/2022).
Mahasiswa lalu meminta bukti kepada Luhut, termasuk membuka big data yang menyatakan masyarakat menginginkan pemilu ditunda.
Luhut mengatakan dirinya punya hak untuk tidak membagikan big data yang diucapkannya tersebut. Dia meminta mahasiswa untuk belajar berdemokrasi.
Mahasiswa terus mendesak Luhut membuka dan mempertanggungjawabkan big data yang pernah diucapkannya. Luhut mengatakan mahasiswa tak punya hak mendesak dirinya membuka big data tersebut.
"Dengerin kamu, Anak Muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya, karena saya juga punya hak untuk memberi tahu," ucap Luhut.
