Suara Mahasiswa

GMNI: Batasi HGU Perkebunan Kelapa Sawit!

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 12 Apr 2022 13:31 WIB
Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino
Ketum GMNI Arjuna Putra Aldino (Dok. GMNI)
Jakarta - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menerbitkan kertas kebijakan (policy paper) untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng murah. Salah satu rekomendasi GMNI adalah membatasi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit untuk korporasi besar.

Hal ini disampaikan GMNI lewat keterangan pers tertulis, disampaikan Ketua Umum GMNI Arjuna Putra Aldino, Selasa (12/4/2022).

Kertas kebijakan ini dihasilkan usai webinar membahas produksi dan distribusi minyak goreng, diadakan bersama Kementerian Perindustrian, Satgas Pangan Polri, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"DPP GMNI mengeluarkan Policy Paper sebagai rekomendasi bagi Pemerintah dalam tata kelola industri CPO khususnya produk turunan minyak goreng," kata Arjuna Putra Aldino.

GMNI mengutip data dari Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia, ada 25 grup usaha besar menguasai 51% atau 5,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia. Menurut data Kementerian Pertanian yang dikutip GMNI, luas perkebunan kelapa sawit ada 15,08 juta hektare pada 2021. Dari 15,08 juta hektare itu, seluas 8,42 juta hektare (55,8%) dimiliki oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS), 40,34% dimiliki Perkebunan Rakyat (PR), dan 3,84% dikuasai Perkebunan Besar Negara (PBN).

Luas lahan yang dikuasai sedikit orang ini perlu dibatasi supaya lebih adil.

Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk memenuhi kebijakan minyak goreng dalam negeri dinilai GMNI menjadi tidak efektif.

"Karena hampir 70% industri minyak goreng sawit di Indonesia memiliki karakteristik pola pengusahaan yang terintegrasi secara vertikal," kata Arjuna.

Mahalnya harga minyak goreng di pasaran disebabkan perusahaan-perusahaan sawit mengikuti harga pasar. Ini adalah kecenderungan umum yang terbaca dari perilaku industri, istilahnya adalah conscious parallelism.

"Sedangkan pada saat terjadi penurunan harga CPO di pasar dunia, diduga terjadi asymetric price transmission. Ini terlihat dari semakin melebarnya selisih antara harga CPO dengan harga minyak goreng," kata Arjuna.

GMNI juga mengulas program pemerintah bernama Program B20 atau pencampuran 20% biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak jenis solar. Program B20 membuat konsumsi CPO untuk biodesel meningkat pesat.

"Ini berpotensi mengganggu rantai pasok bahan baku minyak goreng, program biodesel membuat subsidi dana pungutan ekspor CPO lebih dari 80% diberikan untuk insentif program tersebut. Petani sawit belum menikmati dana subsidi tersebut secara maksimal. Dan, menyebabkan perusahaan CPO lebih suka mengalokasikan CPO nya untuk program biodesel karena mendapat subsidi yang besar," tutur Arjuna.

Policy Paper GMNI soal minyak goreng. (Dok GMNI)Policy Paper GMNI soal minyak goreng. (Dok GMNI)

Arjuna juga menyampaikan 'Sikap, Tuntutan dan Rekomendasi DPP GMNI' untuk menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng murah, yakni:

1. Mengusulkan adanya pembatasan kepemilikan hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit untuk korporasi besar dan redistribusi lahan sawit kepada perkebunan sawit rakyat.
2. Pencabutan Program Mandatori Biodesel beserta Subsidi Biodesel Dari Hasil Pungutan Ekspor CPO.
3. Subsidi dari hasil pungutan ekspor diprioritaskan untuk peremajaan sawit rakyat.
4. Pemerintah lakukan audit dan pembenahan supply-chain minyak goreng.
5. Tindak tegas mafia CPO dan mafia minyak goreng.
6. Meminta pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pengolahan CPO dan minyak goreng sawit agar nasib 200 juta lebih masyarakat Indonesia tidak bergantung pada segelintir korporasi swasta. (dnu/aik)