ADVERTISEMENT

Suara Mahasiswa

Mahasiswa Hindu Kritik Kebijakan Pemerintah dan Wacana Presiden 3 Periode

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Senin, 11 Apr 2022 17:56 WIB
Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI I Putu Yoga Saputra (KMHDI)
Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI I Putu Yoga Saputra (Dok. KMHDI)
Jakarta -

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menyatakan sikapnya soal persoalan kelangkaan minyak goreng hingga wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Mereka mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap oknum yang membuat minyak goreng langka.

KMHDI menyampaikan sikapnya via rilis pers tertulis, Senin (11/4/2022). Mereka telah melaksanakan konsolidasi nasional pada Minggu (10/4) kemarin.

"Konsolidasi Nasional yang dilakukan oleh KMHDI adalah bentuk kepedulian KMHDI melihat persoalan bangsa saat ini. Tujuan dari konsolidasi nasional ini untuk menyatukan pandangan dan sikap KMHDI," kata Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI I Putu Yoga Saputra.

I Putu Yoga Saputra menilai kebijakan pemerintah di era pandemi COVID-19 tidak berpihak kepada masyarakat. Kebijakan itu adalah naiknya minyak goreng seusai pencabutan harga eceran tertinggi (HET), naiknya harga BBM jenis Pertamax, dan naiknya tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11%. Ada pula wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Berikut ini adalah lima poin sikap KMHDI:

1. Mendesak pemerintah untuk memberi sanksi tegas kepada distributor atau oknum yang sengaja memanipulasi ketersediaan minyak goreng di pasaran
2. Menuntut pemerintah sesegera mungkin mengambil langkah strategis dalam upaya berdaulat dalam bidang energi dan menyudahi ketergantungan dengan negara lain yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dalam negeri.
3. Mendesak pemerintah untuk menyusun skema subsidi yang tepat sasaran dan diperuntukkan untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah.
4. Mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan RI melakukan evaluasi terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 11% karena berdampak pada turunnya daya beli masyarakat dan dapat mempengaruhi turunnya persentase tax ratio tahun 2022.
5. Menuntut Lembaga Eksekutif dan Legislatif RI menutup seluruh celah yang dapat digunakan untuk menggaungkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI dan mendesak pemerintah fokus mengatasi isu-isu kerakyatan.

(dnu/dnu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT