ADVERTISEMENT

Perjalanan 10 Tahun RUU TPKS Hingga Disahkan Jadi UU

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Selasa, 12 Apr 2022 11:55 WIB

26 Agustus 2019

Wakil Ketua Komisi VIII dari F-PKB Marwan Dasopang menyatakan pengesahan RUU P-KS menjadi undang-undang harus menunggu pengesahan RUU KUHP yang dibahas di Komisi III. Soalnya, menurut Marwan, RUU P-KS menginduk ke RUU KUHP.

1 Oktober 2019

Anggota DPR periode 2019-2024 dilantik. Di pihak eksekutif, menteri-menteri juga sudah berganti. Badan Legislasi (Baleg) DPR telah memastikan pembahasan RUU P-KS di-carry over atau dilanjutkan oleh DPR periode 2019-2024. Komnas Perempuan meminta DPR memasukkan RUU P-KS ke Prolegnas Prioritas tahun 2020.

5 Desember 2019

DPR dan pemerintah menyepakati 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020, salah satunya adalah RUU P-KS. 17 Desember, DPR menggelar rapat paripurna yang dihadiri 357 anggota Dewan, mengesahkan Prolegnas itu.

30 Juni 2020

Tahun berganti, sikap terhadap RUU P-KS berubah. Pada Selasa (30/6/2020), Baleg DPR mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2020 dan mengusulkan agar sejumlah RUU ditarik dari Prolegnas Prioritas itu, salah satunya RUU P-KS. Alasannya karena pembahasannya agak rumit.

16 Januari 2021

RUU PKS masuk usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

9 September 2021

RUU PKS berganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengungkapkan alasan pergantian nama ini agar lebih membumi.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT