ADVERTISEMENT

DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan RUU TPKS, 51 Anggota Dewan Hadir Fisik

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Selasa, 12 Apr 2022 10:48 WIB
Jakarta -

DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022. Ada sejumlah agenda dalam rapat paripurna DPR hari ini, salah satunya pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Pantauan detikcom, rapat paripurna digelar di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Hadir juga pimpinan lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Abdul Muhaimin Iskandar, Rachmat Gobel, dan Lodewijk Paulus.

"Menurut catatan dari Sekjen DPR, daftar hadir pada rapat paripurna hari ini, fisik 51 dan virtual 225, izin 35, sehingga jumlah 311 orang yang dihadiri oleh seluruh fraksi. Oleh karena itu, dinyatakan kuorum telah tercapai. Pada hari Selasa pada 12 April 2022 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Puan membuka rapat paripurna.

Berikut sejumlah agenda yang dibahas dalam rapat paripurna:

1. Upacara Pengambilan Sumpah Anggota DPR (PAW).

2. Laporan Komisi I DPR RI atas hasil Uji Kelayakan (fit and proper Test) terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2021-2025, (dilanjutkan dengan pengambilan keputusan).

3. Laporan Komisi XI DPR RI atas hasil Uji Kelayakan (fit and proper Test) terhadap Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022-2027, (dilanjutkan dengan pengambilan keputusan).

4. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

5. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi II DPR RI yaitu:
a) Rancangan Undang-Undang tentang Papua Selatan;
b) Rancangan Undang-Undang tentang Papua Tengah;
c) Rancangan Undang-Undang tentang Pegunungan Tengah, (dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI).

6. Laporan BURT DPR RI terhadap pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2023, (dilanjutkan dengan pengambilan keputusan).

7. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap :
a) Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi;
b) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
c) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
d) Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi;
e) Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen, (dilanjutkan dengan pengambilan keputusan).

(fca/zak)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT