Partai politik (parpol) pendukung pemerintah kompak membalas Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun yang menilai Presiden RI sekarang, Joko Widodo (Jokowi), belum tepat. Setidaknya ada 4 parpol pendukung pemerintah yang membela Presiden Jokowi.
Cak Nun diketahui meyakini Indonesia bisa melampaui negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Rusia. Namun, menurut Cak Nun, Presiden RI sekarang yang belum tepat.
"Wahai Amerika, wahai Rusia, wahai semua negara yang merasa kuat dan adikuasa, jangan pikir kalian benar-benar berkuasa karena kami adalah bangsa dengan peradaban dengan skala waktu 18 generasi," kata Cak Nun dalam acara PDIP, Minggu (10/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuma sekarang belum tepat saja presidennya. Jangan marah," imbuhnya.
Cak Nun pun berharap dalam pesta demokrasi 2024 nanti hadir sosok pemimpin yang membawa kesadaran baru. Dia mengandaikan sebuah revolusi besar yang membawa kesadaran baru.
"Aku ingin besok pagi, sebelum dan sesudah 2024, kita akan mengalami revolusi besar dari dalam diri kita. Bukan revolusi untuk menjatuhkan presiden dan penguasa," kata Cak Nun.
"Revolusi yang akan dipimpin oleh presiden dan para sesepuh lainnya. mereka yang akan memimpin kesadaran baru. mereka akan memimpin kelahiran baru Indonesia," sambung dia.
Pernyataan Cak Nun di atas yang kemudian dibalas oleh parpol pendukung pemerintah. Parpol yang membalas, ada PAN, PPP, PKB dan NasDem.
- PAN: Cak Nun Cinta Jokowi
Partai Amanat Nasional (PAN) menganggap penilaian Cak Nun perihal presiden sekarang belum tepat sebagai bentuk sayang kepada Jokowi. PAN menilai gerakan Islam Cak Nun termasuk gerakan Islam substantif, yang tidak meninggalkan nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat.
"Cak Nun seorang yang idealis. Makanya cara pandang dan pemikirannya lebih berorientasi ideal," sebut Jubir PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Senin (11/4).
Karena itu, menurut Viva, Cak Nun menginginkan seorang presiden yang ideal. Bisa dibilang, seperti manusia setengah dewa, sakti mandraguna.
"Saya menilai bahwa kritik Cak Nun kepada Presiden Jokowi bukan karena rasa tidak suka atau kebencian, tetapi karena rasa kecintaan Cak Nun kepada Pak Jokowi," kata Waketum PAN itu.
- PPP: Jokowi Bukan Dewa
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terang-terangan membela Presiden Jokowi yang merupakan presiden pilihan rakyat. Buktinya, Jokowi bisa 2 kali terpilih menjadi Presiden RI.
"Apa pun labelnya ya Presiden Jokowi adalah presiden yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Terbukti beliau 2 kali memenangkan kontestasi pemilu," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Senin (11/4).
Anggota DPR RI itu mengingatkan bahwa setiap manusia pasti memiliki kekurangan, termasuk Jokowi. Karena itu juga Jokowi punya para pembantu untuk menyempurnakan urusan negara.
"Tentu setiap manusia ada ketidaksempurnaan, ada kekurangan, karena urusan negara itu tidak selesai di seorang presiden, karena presiden itu bukan dewa. Presiden makhluk biasa yang kebetulan mendapat amanah jabatan yang melekat," papar Awiek.
Simak pernyataan 2 parpol lain di halaman berikutnya.
- PKB Sebut Jokowi Capres Terbaik di 2019
Membalas penilaian Cak Nun, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai Jokowi adalah capres terbaik di Pemilu 2019. Di sisi lain, PKB setuju pemimpin Indonesia ke depan harus seperti harapan Cak Nun.
"Pak Jokowi tetap terbaik dari calon yang ada saat itu, tapi ke depan kita butuh pemimpin yang dijelaskan Cak Nun," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan saat dihubungi, Senin (11/4).
Meski begitu, Daniel Johan tidak menampik pernyataan Cak Nun soal kepemimpinan merefleksikan kegelisahan publik. Menurutnya, Indonesia mempunyai sumber daya dan sejarah panjang sebagai modal kuat untuk menjadi negara besar, tinggal soal kepemimpinan.
Atas dasar itulah, Daniel Johan menyebut rakyat selalu menantikan sosok pemimpin yang memiliki karakter visioner yang dimaksud Cak Nun. Pemimpin visioner diyakini akan membawa perubahan besar di Indonesia.
"Kita selalu menantikan munculnya pemimpin yang memiliki visi dan karakter yang mampu mewujudkan hal tersebut, yang mampu mendorong kesadaran dan gerakan masif dari rakyat untuk perubahan besar membangun Indonesia bangkit di hadapan dunia, dengan segala potensinya yang ada Indonesia sanggup menjadi kekuatan tersebut," paparnya.
- NasDem: Tergantung Siapa yang Nilai
Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyebut penilaian terhadap seorang presiden tergantung siapa yang menilai. NasDem mengingatkan bahwa ada andil parpol dan rakyat dalam menentukan calon presiden.
"Soal tepat atau belum tepat, juga tergantung siapa yang menilai. Jangan lupa, yang mengusung calon presiden itu parpol. Artinya, parpol tersebut yang tidak tepat memilih calon. Lalu setelah itu rakyat yang memilih calon tersebut juga bisa dianggap tidak tepat memilih. Sementara persentase yang memilih dan yang bilang tidak tepat lebih besar mana?" kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Senin (11/4).
Irma menyebut NasDem sebagai parpol pengusung Presiden Jokowi menganggap penilaian Cak Nun subjektif. Namun dia tetap menyadari tak ada manusia yang sempurna.
"Menurut saya, penilaian itu bisa objektif untuk yang menilai itu sendiri. Tetapi bagi parpol pendukung dan rakyat yang memilih, tentu menilai pernyataan tersebut subjektif. Kalau ada kurang, lebih, tentu itu hal yang wajar, karena tidak ada manusia yang paripurna," ucapnya.