.webp)
Demo 11 April diwarnai kericuhan di sejumlah daerah. Ketua PDIP MH Said Abdullah mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum harus disertai tanggung jawab.
"Bertanggung jawab artinya penggunaan kebebasan tidak menabrak kepentingan umum, tidak menimbulkan fitnah, satwa sangka, tindakan anarkis, dan diniatkan untuk perubahan sosial ke arah yang lebih baik," kata Said kepada wartawan, Senin (11/4/2022).
Dia mengatakan aksi massa mahasiswa hari ini yang menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden wajib dihargai. Menurutnya, aspirasi ini sejalan dengan sikap politik PDIP, termasuk yang disampaikan Ketua DPP PDIP bidang Politik, Keamanan, dan Pemerintahan yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga mengungkit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menegaskan berkomitmen melaksanakan pemilu dan pilkada 2024, dan tidak bersedia untuk perpanjangan masa jabatan presiden hingga periode ketiga.
"Jika berpijak pada sikap ini sesungguhnya tuntutan mahasiswa yang aksi massa 11 April 2022 telah terpenuhi," ucapnya.
Dia mengatakan menghargai mahasiswa yang tetap demo 11 April karena memang UUD menjamin hak penyampaian pendapat. Namun dia mengaku khawatir niat para mahasiswa didomplengi kepentingan politik menuju 2024.
Menurutnya, setiap momentum sekecil apapun peluangnya akan dimanfaatkan berbagai kepentingan dari luar kelompok mahasiswa.
"Kekhawatiran saya terbukti, banyak tokoh-tokoh politik dan orang-orang yang tidak jelas ikut nimbrung dalam aksi mahasiswa," ucapnya.
Menurutnya, mahasiswa harus melakukan sterilisasi kelompok massa menggunakan tali dan dilakukan sterilisasi oleh asisten teritorial (aster) aksi massa. Sebab, dia melihat banyak rekaman video dan foto, kelompok-kelompok di luar mahasiswa sedemikian bebas keluar-masuk menjadi bagian dari gelombang massa mahasiswa.
"Para pembonceng juga dengan bebasnya membentangkan spanduk tuntutan Jokowi mundur. Tuntutan ini jelas bertolak belakang dengan aspirasi mahasiswa," katanya.
Dia juga menyinggung soal pengeroyokan terhadap Ade Armando. Said lalu memberi sejumlah poin pelajaran penting terkait kericuhan di demo 11 April. Berikut ini isinya:
Oleh sebab itu, saya perlu menegaskan beberapa hal, antara lain;
- Meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan proses hukum maksimal terhadap para pelaku kekerasan terhadap Bung Ade Armando.
- Mengidentifikasi kelompok dan jaringannya terhadap sekelompok massa yang membonceng momentum aksi mahasiswa tanggal 11 April 2022 yang menuntut Presiden Jokowi Mundur, karena tindakannya mengarah pada tindakan tindakan inkonstitusional.
Menjadi pelajaran ke depan bagi adik-adik mahasiswa agar menjaga kemurnian aksi massanya, dengan menjalankan manajemen aksi massa yang terorganisasi dengan baik, serta senantiasa menjauhkan diri dari aksi aksi kekerasan dan vandalism.
- Naiknya eskalasi politik saat ini dipicu oleh sebagian pembantu presiden, yang tidak bertanggung jawab melemparkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode, padahal nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi. Agar kiranya Presiden Joko Widodo serius mengevaluasi para pembantunya yang menimbulkan langkah-langkah kontraproduktif.
- Pasca-pelantikan penyelenggaraan pemilu, yakni Komisioner KPU dan Bawaslu, sesegera kan mungkin para penyelenggara pemilu mempersiapkan tahapan pelaksanaan pemilu dan berbagai ketentuan teknis perundangannya, dengan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR.
- PDI Perjuangan meminta semua pihak menghentikan hiruk pikuk tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hendaknya semua pihak mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 berjalan lebih berkualitas baik dari sisi pemilih, kontestan maupun penyelenggara dan sistemnya.
(jbr/fjp)
