Di Patung Kuda, Mahasiswa Tuntut Kenaikan Harga BBM-Minyak Goreng

ADVERTISEMENT

Di Patung Kuda, Mahasiswa Tuntut Kenaikan Harga BBM-Minyak Goreng

Nahda Rizki Utami - detikNews
Senin, 11 Apr 2022 16:30 WIB
Mahasiswa Demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat
Foto: Mahasiswa Demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat (Nahda/detikcom)
Jakarta -

Sejumlah mahasiswa meramaikan kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dalam aksi demo 11 April siang ini. Mereka menyampaikan tuntutannya terkait kenaikan minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM).

Salah satu mahasiswa Universitas Bung Karno, Safrudin, menyampaikan alasan mengapa dirinya bersama teman-teman mahasiswa lainnya melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, bukan di DPR RI. Menurutnya, ada beberapa permasalahan yang lebih tepat disampaikan kepada pihak istana.

"Karena memang ada problem yang kami nilai tidak tepat kita sampaikan di DPR, seperti kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, kenaikan PPN, kemudian kenaikan BBM ini kan merupakan kesalahan murni dari Kabinet Indonesia Maju, makannya kita hadir di Istana Negara," jelas Safrudin kepada wartawan di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022).

"Tapi kalau persoalan penundaan pemilu itu kan memang di DPR, tapi kita pilih di sini karena itu sesuai dengan kesepakatan anak-anak karena seperti yang saya sampaikan tadi mungkin di aksi selanjutnya kami akan melakukan di DPR juga di istana negara," sambungnya.

Safrudin menegaskan tidak ada tuntutan untuk menurunkan Presiden Joko Widodo dari para mahasiswa. Dia mengatakan para mahasiswa hanya mengkritisi kebijakan terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

"Tidak ada kalau dari kami (tuntutan turunkan Jokowi) Kalau dari mahasiswa tidak. Hanya kita mengkritisi kebijakannya bahwa saya bilang konstitusi negara Indonesia hanya mengatur bagaimana cara melengserkan presiden ketika dalam kondisi tertentu," tutur Safrudin.

"Konstitusi tidak pernah mengatakan bisa memperpanjang masa jabatan atau 3 periode," imbuhnya.

Safrudin bersama para mahasiswa lainnya berharap agar pemerintah mendengarkan suara mereka. Mereka juga berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Harapan kami tidak banyak. Kita berharap pemerintah mendengar suara kita dan mengambil langkah untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Itu saja," ujar Safrudin.

(zap/zap)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT