Kasus Haris Azhar-Fatia Dinilai Bisa Ancam Peneliti dengan UU ITE

ADVERTISEMENT

Kasus Haris Azhar-Fatia Dinilai Bisa Ancam Peneliti dengan UU ITE

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Minggu, 10 Apr 2022 22:15 WIB
Forum Diskusi Salemba 80 (capture YouTube)
Foto: Forum Diskusi Salemba 80 (capture YouTube)
Jakarta -

Kasus pencemaran nama baik yang menjerat Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Direktur Lokataru Haris Azhar masih menuai protes. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinilai masih menjadi ancaman.

Isu ancaman UU ITE itu disampaikan oleh mantan ketua YLBHI Asfinawati. Dia menyebut UU ITE berada di level terburuknya sehingga korbannya dapat dilihat di mana-mana.

"UU ITE adalah sesuatu yang keburukannya tidak perlu dibuktikan lagi. Menurut saya UU ITE pada tahun 2022 sudah mencapai level seperti itu, jadi tidak perlu membicarakan lagi keburukannya, korban-korbannya sudah bertebaran di sekitar kita," kata mantan Ketua YLBHI Asfinawati, dalam acara Forum Diskusi Salemba 80, Minggu (10/4/2022).

Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto menyebut UU ITE merupakan ancaman. Hal itu disinggung dengan pembungkaman orang-orang intelektual.

"Kita masih punya masalah dengan UU ITE, ancaman UU ITE itu real, dan tentu saja ada kaitannya dengan bungkamnya orang-orang pintar," kata Direktur Safenet Damar Juniarto.

Damar menjelaskan penelitian yang dijadikan alat bukti perkara Haris-Fatia harusnya dilihat sebagai karya ilmiah dan dibantah lewat penelitian. Namun, penahanan keduanya membuat peneliti rentan untuk dipidanakan.

"Hasil penelitian bagaimana pun itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh proses ilmiah, bisa saja dibantah, tetapi harus lewat proses ilmiah juga," ucapnya.

"Kita memasuki fase di mana hasil penelitian ilmiah itu bisa menjadi sebuah alat yang mendorong seseorang yang melakukan riset dipidanakan," tambahnya.

Seorang perwakilan Iluni UI, Donny Ardiyanto sampaikan hal senada. Namun, terkait penelitian dia menyinggung soal sistem kekuasaan dalam prosesnya.

"Semua hal maupun itu sains, maupun itu hasil penelitian, mau itu kebijakan, semuanya ditentukan oleh bagaimana power relation bekerja," kata Donny Ardiyanto, Minggu (10/4/2022).

"Kita melihat dua aktivis yang melakukan kritik kepada seorang LBP, tapi konteks kehidupan bernegara kita saat ini dikuasiai oleh power," sambungnya.

(dwia/dwia)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT