Pemerintah-Swasta Didorong Buat Kebijakan Mudik Aman bagi Masyarakat

Dalam satu kesempatan, Presiden Joko Widodo diketahui memperkirakan ada 85,5 juta orang di Tanah Air mudik tahun ini. Menyusul dibolehkannya mudik setelah dua tahun ditiadakan, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah membuat kebijakan yang aman bagi masyarakat.

Hal ini dilakukan mengingat kebijakan diperbolehkannya kembali mudik di Lebaran tahun ini berpotensi menimbulkan lonjakan jumlah pemudik. Untuk itu, Lestari mengatakan kebijakan mudik harus mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan lewat kebijakan yang memudahkan para pemudik di tengah himpitan beban ekonomi yang dialami masyarakat saat ini.

"Mempersilakan masyarakat untuk mudik di tengah harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat, harus diiringi dengan kebijakan yang memungkinkan masyarakat mudik dengan aman," kata Lestari dalam keterangannya, Minggu (10/4/2022).

Perempuan yang akrab disapa Rerie ini menambahkan saat ini masyarakat tengah terbebani dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Sehingga menurutnya, kombinasi antara keinginan yang kuat untuk mudik dan keterbatasan dana yang dimiliki berpotensi menimbulkan sikap abai pemudik terhadap keselamatan.

Untuk itu, ia menilai hal ini perlu diantisipasi dengan kebijakan yang efektif agar mampu memperlancar arus mudik dengan aman. Salah satunya dengan memperluas program mudik bersama yang direncanakan pemerintah.

Rerie mengatakan perusahaan swasta yang mampu juga diharapkan menyelenggarakan program mudik bersama untuk para karyawannya dengan melibatkan perusahaan transportasi yang ada. Sehingga, proses mudik yang lebih terkoordinir ini diharapkan mampu meningkatkan keamanan para pemudik hingga sampai tujuan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini pun menegaskan di setiap masa mudik lebaran selalu saja ada para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang rawan terancam keselamatannya.

Oleh karena itu, ia sangat berharap pengelolaan mudik tahun ini bisa terkoordinasi dengan baik antar pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Harapannya, masyarakat bisa bertemu sanak keluarga di kampung halaman dengan aman di tengah tekanan ekonomi yang dialami masyarakat saat ini.