ADVERTISEMENT

Rancangan PP Otorita Rampung, Ada 30 Kewenangan IKN di Bidang Pemerintahan

Nahda Rizki Utami - detikNews
Sabtu, 09 Apr 2022 13:44 WIB
Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam aturan itu, Otorita IKN memiliki 30 kewenangan di bidang pemerintahan.

"Jadi dalam lampiran RPP Kewenangan Khusus Otorita, kami sudah merangkum 30 bidang yang akan kita serahkan ke Otorita, mulai pendidikan sampai transmigrasi," kata Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi dalam acara konsultasi publik kedua RPP UU IKN, Sabtu (9/4/2022).

Sebanyak 30 kewenangan di bidang pemerintahan yang dimiliki oleh Otorita IKN terdiri atas bidang pendidikan; bidang kesehatan; bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; bidang perumahan dan kawasan pemukiman; bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; bidang sosial; bidang tenaga kerja; bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; bidang pangan.

Kemudian bidang pertahanan; bidang lingkungan hidup; bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; bidang perhubungan; bidang komunikasi dan informatika; bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; bidang penanaman modal; bidang kepemudaan dan olahraga; bidang persandian.

Selanjutnya, ada bidang kebudayaan; bidang perpustakaan; bidang kearsipan; bidang kelautan dan perikanan; bidang pariwisata; bidang pertanian; bidang kehutanan; bidang energi dan sumber daya mineral; bidang perdagangan; bidang perindustrian, dan bidang transmigrasi.

Selain 30 bidang yang diberikan kepada Otorita IKN, Thomas mengatakan ada beberapa kriteria kewenangan yang tidak diserahkan. Kewenangan tersebut salah satunya karena bersifat strategis nasional.

"Ada beberapa kewenangan yang tidak diserahkan oleh kementerian/lembaga karena sifat strategis nasional, misalnya kita bicara menyangkut lintas provinsi, lintas kabupaten. Ini pertimbangan-pertimbangan yang tidak kami serahkan kepada Otorita," jelas Thomas.

"Berikut pelaksanaan yang membutuhkan kebijakan penanganan khusus dan kebijakan berskala internasional, contoh kita berbicara menyangkut koridor bagaimana kebijakan khusus dalam konteks konservasi, ada koridor satwa liar misalnya, konservasi sumber daya laut, pengembangan tanaman endemi Kalimantan," imbuhnya.

Pertimbangan khusus tersebut, kata Thomas, menjadi dasar bagi pemerintah untuk tidak menyerahkan beberapa kewenangan Kepada Otorita IKN.

"Ini contoh-contoh yang mana kami tidak serahkan ke Otorita karena memang pertimbangan khusus ini menjadi dasar bagi kami untuk tidak menyerahkan kewenangan tersebut kepada Otorita," imbuh Thomas.

(aik/aik)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT