Ancang-ancang Polisi Bubarkan Demo 11 April Jika Tak Ada Laporan

ADVERTISEMENT

Ancang-ancang Polisi Bubarkan Demo 11 April Jika Tak Ada Laporan

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 09 Apr 2022 07:02 WIB
Jakarta -

Seruan demo 11 April 2022 beredar viral di lini masa. Dalam poster yang tersebar di media sosial disebutkan ajakan demo itu menuntut Jokowi turun hingga menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ajakan demo itu mengatasnamakan kelompok mahasiswa dan pelajar STM. Masih dalam poster yang beredar menyebutkan aksi akan digelar di depan Istana pada Jumat 11 April 2022.

Dalam keterangan gambar, seruan demo itu memuat rencana aksi dengan berbagai tuntutan. Ajakan demo ini disertai dengan tagar #TolakKenaikanBBM hingga #TurunkanJokowi.

"11 April 2022 #JakartaTutup sampai #JokowiTurun. Serentak. Mahasiswa & Rakyat Bersatu," demikian seruan aksi seperti dilihat, Kamis (7/4/2022).

Ada pula ajakan demo "#STMBergerak Se-Jabodetabek Tanggal 11 April 2022 Pukul 13.00-Menang di Istana Negara".

Polisi Belum Terima Pemberitahuan


Terkait rencana aksi ini, polisi belum menerima informasi dari massa. Polisi menyampaikan pemberitahuan aksi harus disampaikan pada H-3.

"Sampai saat ini Polda Metro belum terima permohonan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok mana pun," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan kepada wartawan di Jakarta Barat, Kamis (7/4/2022).


Polisi Akan Bubarkan Jika Demo Tak Ada Laporan

Polisi mengingatkan massa untuk menyampaikan pemberitahuan aksi ke pihak kepolisian. Jika demo tetap digelar tanpa perizinan, polisi akan melakukan tindakan tegas.

"Tentunya ada UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 18 soal demo atau unjuk rasa yang tidak mendapat izin atau laporan kepolisian ini dapat dibubarkan," kata Zulpan.

Zulpan mengatakan secara aturan tiap pelaksanaan demonstrasi harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada polisi 3x24 jam dari hari H. Namun hingga saat ini tidak ada pihak yang melapor kepada polisi perihal wacana demo 11 April mendatang.

"Sampai hari ini Polda Metro belum/tidak ada terima pemberitahuan dari kelompok manapun yang akan lakukan unjuk rasa pada tanggal 11 (April). Oleh sebab itu, tidak ada pihak mana pun yang kita berikan izin untuk melakukan demo karena kita tidak menerima surat pemberitahuan," tutur Zulpan.

Baca di halaman selanjutnya: BEM SI akan demo.

BEM SI Akan Demo

Dua pekan sudah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menunggu jawaban Presiden Jokowi untuk menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan tiga periode. BEM SI belum menerima jawaban, kecuali pernyataan Jokowi ke menteri-menterinya. BEM SI akan demo menuntut sikap tegas Jokowi, pekan depan.

"Tanggal 11 April 2022, kami akan berunjuk rasa. Itu adalah momen 14 hari setelah waktu kami berikan kepada Presiden untuk menjawab enam tuntutan yang kami berikan, 28 Maret 2022," kata Koordinator Pusat BEM SI Kaharuddin kepada detikcom, Kamis (7/4/2022).

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi berbicara kepada menterinya pada Rabu (6/4) kemarin dengan kalimat "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak". Tak ada istilah 'penundaan pemilu' atau 'perpanjangan masa jabatan tiga periode' di kalimat itu. Menurut BEM SI, pernyataan Jokowi juga kurang tegas.

"Kami butuh jawaban tegas seperti, 'Saya Joko Widodo selaku Presiden Indonesia menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena itu sangat menyalahi konstitusi'," kata Kaharuddin.

BEM SI mengajak aliansi mahasiswa serta BEM semua universitas berikut himpunan mahasiswa jurusan untuk bergabung dalam demo hari Senin 11 April nanti. Dia menargetkan seribu mahasiswa berunjuk rasa di lingkungan Istana Kepresidenan. Kaharuddin sendiri adalah mahasiswa Fakultas MIPA dari Universitas Riau yang saat ini tengah berangkat ke Jakarta untuk berkonsolidasi menyiapkan aksi demokratis tersebut. Mahasiswa-mahasiswa di daerah lain juga diminta melakukan aksi serentak di daerah masing-masing antara 28 sampai 11 April.

BEM Nusantara Pilih Jalur Audiensi

Perwakilan BEM Nusantara telah bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto. Pertemuan itu diwakili oleh 6 orang dari BEM Nusantara, Dewan Energi Mahasiswa, BEM Pesantren, dan BEM Universitas Islam Jakarta.

Koordinator BEM Nusantara Ahmad Marzuki mengatakan pertemuan itu membahas banyak hal, termasuk isu perpanjangan 3 periode jabatan presiden. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan UUD 1945.

"Kalau kita kajian secara konstitusi ya seperti itu, dan kami juga ya di satu sisi jika perpanjangan 3 periode presiden ini otomatis kita sudah dalam jalur amandemen UUD 1945, kedua kita sudah mengkhianati reformasi," katanya kepada wartawan di gedung Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2022).

Ahmad mengatakan, terkait rencana demo 11 April yang akan digelar BEM SI, pihaknya belum dapat memastikan keikutsertaan pada demo tersebut. Dia mengaku lebih memilih jalur audiensi.

"Kami aksi, kami aksi terus ketika dibilang isu yang mereka angkat sama seperti isu yang kita angkat, kali ini kita lebih memakai jalur audiensi, apa yang bisa kita sampaikan ya kita sampaikan, tetapi kalau isunya sama," katanya.

Dia mengatakan pihaknya hanya menuntut program-program yang tidak sesuai dengan masyarakat. Dia menyebutkan jika program pemerintah itu mendukung masyarakat, tentu akan disambut baik.

"Nggak jadi masalah karena mahasiswa ini tidak semua program pemerintah yang harus kita tolak jika program tersebut baik kepada masyarakat ya nggak ada alasan untuk ditolak, tetapi program pemerintah yang memang kurang berpihak masyarakat memang kita tolak," katanya.

(mea/mea)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT