.webp)
BEM SI Akan Demo
Dua pekan sudah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menunggu jawaban Presiden Jokowi untuk menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan tiga periode. BEM SI belum menerima jawaban, kecuali pernyataan Jokowi ke menteri-menterinya. BEM SI akan demo menuntut sikap tegas Jokowi, pekan depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tanggal 11 April 2022, kami akan berunjuk rasa. Itu adalah momen 14 hari setelah waktu kami berikan kepada Presiden untuk menjawab enam tuntutan yang kami berikan, 28 Maret 2022," kata Koordinator Pusat BEM SI Kaharuddin kepada detikcom, Kamis (7/4/2022).
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi berbicara kepada menterinya pada Rabu (6/4) kemarin dengan kalimat "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak". Tak ada istilah 'penundaan pemilu' atau 'perpanjangan masa jabatan tiga periode' di kalimat itu. Menurut BEM SI, pernyataan Jokowi juga kurang tegas.
"Kami butuh jawaban tegas seperti, 'Saya Joko Widodo selaku Presiden Indonesia menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena itu sangat menyalahi konstitusi'," kata Kaharuddin.
BEM SI mengajak aliansi mahasiswa serta BEM semua universitas berikut himpunan mahasiswa jurusan untuk bergabung dalam demo hari Senin 11 April nanti. Dia menargetkan seribu mahasiswa berunjuk rasa di lingkungan Istana Kepresidenan. Kaharuddin sendiri adalah mahasiswa Fakultas MIPA dari Universitas Riau yang saat ini tengah berangkat ke Jakarta untuk berkonsolidasi menyiapkan aksi demokratis tersebut. Mahasiswa-mahasiswa di daerah lain juga diminta melakukan aksi serentak di daerah masing-masing antara 28 sampai 11 April.
BEM Nusantara Pilih Jalur Audiensi
Perwakilan BEM Nusantara telah bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto. Pertemuan itu diwakili oleh 6 orang dari BEM Nusantara, Dewan Energi Mahasiswa, BEM Pesantren, dan BEM Universitas Islam Jakarta.
Koordinator BEM Nusantara Ahmad Marzuki mengatakan pertemuan itu membahas banyak hal, termasuk isu perpanjangan 3 periode jabatan presiden. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan UUD 1945.
"Kalau kita kajian secara konstitusi ya seperti itu, dan kami juga ya di satu sisi jika perpanjangan 3 periode presiden ini otomatis kita sudah dalam jalur amandemen UUD 1945, kedua kita sudah mengkhianati reformasi," katanya kepada wartawan di gedung Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2022).
Ahmad mengatakan, terkait rencana demo 11 April yang akan digelar BEM SI, pihaknya belum dapat memastikan keikutsertaan pada demo tersebut. Dia mengaku lebih memilih jalur audiensi.
"Kami aksi, kami aksi terus ketika dibilang isu yang mereka angkat sama seperti isu yang kita angkat, kali ini kita lebih memakai jalur audiensi, apa yang bisa kita sampaikan ya kita sampaikan, tetapi kalau isunya sama," katanya.
Dia mengatakan pihaknya hanya menuntut program-program yang tidak sesuai dengan masyarakat. Dia menyebutkan jika program pemerintah itu mendukung masyarakat, tentu akan disambut baik.
"Nggak jadi masalah karena mahasiswa ini tidak semua program pemerintah yang harus kita tolak jika program tersebut baik kepada masyarakat ya nggak ada alasan untuk ditolak, tetapi program pemerintah yang memang kurang berpihak masyarakat memang kita tolak," katanya.
(mea/mea)
