Sebar Hoax Dana PEN Dikorupsi Rp 2 T, Ketua KSU di NTB Terancam 10 Tahun Bui

Antara - detikNews
Sabtu, 09 Apr 2022 01:07 WIB
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto,
Foto: Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, (antara)
Jakarta -

Polisi menahan SS, tersangka penyebar kabar bohong (hoax) mengenai dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 2 triliun. SS mulai ditahan hari ini.

"Iya jadi penahanan yang bersangkutan kami laksanakan mulai hari ini," kata Kepala Bidang Humas Polda NTB Komisaris Besar Polisi Artanto dilansir Antara, Jumat (8/4/2022).

Artanto menyampaikan SS ditahan di Rutan Polda NTB. Polisi segera melimpahkan SS ke kejaksaan jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap.

"Jadi penanganan kasus ini tinggal menunggu pelimpahan ke penuntut umum," ujarnya.

SS merupakan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani. SS kini terancam hukuman penjara 10 tahun.

Ancaman itu sesuai Pasal 14 ayat 1, 2, dan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengatur tentang sangkaan pidana penyebar berita bohong.

Selain sangkaan tersebut, penyidik kepolisian juga menerapkan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ancaman pidana dari dugaan itu tertera dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman paling berat 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Artanto menyampaikan konten YouTube diduga milik SS berjudul 'Konferensi Pers KSU Rinjani' menjadi alat bukti. Dalam konten tersebut, SS diduga menuding pemerintah menyembunyikan penyaluran dana PEN untuk masyarakat.

Hal demikian yang kemudian menjadi motif SS menyebutkan program penyaluran KSU Rinjani yang menjanjikan bantuan tiga ekor sapi dengan anggaran Rp 100 juta untuk setiap anggota, terhambat.

Unggahan itu menimbulkan reaksi dari sejumlah anggota KSU Rinjani, melakukan unjuk rasa ke Pemprov NTB, menuntut agar program tiga ekor sapi dari dana PEN itu segera disalurkan.

Dalam persoalan tersebut, Artanto memastikan bahwa tim siber telah meminta klarifikasi kepada pihak pemerintah. Klarifikasi itu diperoleh sejak kasusnya masih ditangani di tahap penyelidikan. Dari klarifikasi, pemerintah telah menyatakan tidak ada program atau anggaran demikian, baik dari pusat maupun daerah.

Penetapan SS sebagai tersangka juga dikuatkan dengan keterangan ahli di bidang bahasa maupun informasi dan transaksi elektronik.

(dek/jbr)