Komisi III DPR Sebut RKUHP Masterpiece, Pengesahannya Tunggu Pemerintah

Komisi III DPR Sebut RKUHP Masterpiece, Pengesahannya Tunggu Pemerintah

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 07 Apr 2022 17:54 WIB
Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto memberikan keterangan usai melakukan rapat pengarahan tertutup oleh Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri di DPP PDIP Diponegoro, Jakarta, Kamis (17/9/2015). Agung Pambudhy/Detikcom.
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah selesai dan sudah dilakukan pengambilan keputusan tingkat I. Dia mengatakan pengesahannya menunggu sikap dari pemerintah.

"Begini, ini (RKUHP) semua sudah sepakat tinggal disahkan, pemerintah belum setuju," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Dia menegaskan pembahasan RKUHP sudah selesai. Bambang mengatakan ada argumen politik yang membuat pemerintah masih menunggu waktu pengesahannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita udah selesai kok, ketika mau disahkan, pemerintah belum siap. Kenapa belum siap? menurut saya argumennya sih politik, jadi tunggu sebentar lagi," ujarnya.

Bambang mengatakan RKUHP merupakan masterpiece dari Komisi III saat disahkan nanti. "Itu tanya pemerintah maunya kapan. Kalau DPR sudah selesai, sudah sepakat mau disahkannya kapan, orang ini nanti masterpiece kok," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

RKUHP Disahkan Juni

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan RKUHP akan disahkan pada Juni tahun ini. Eddy menyebut RKUHP sudah disetujui tingkat pertama.

"Jadi soal KUHP itu, berulang kali kami katakan bahwa itu sudah persetujuan tingkat pertama," kata Eddy saat rapat dengan Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022).

Eddy mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi III DPR RI. Eddy memastikan RKUHP sudah harus disahkan paling lambat pada Juni 2022.

"Kami sudah bertemu intensif dengan Komisi III sebagai mitra Kementerian Hukum dan HAM, paling lambat Juni sudah harus disahkan," jelas Eddy.

Halaman 2 dari 2
(eva/maa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads