DPR Sebut RUU TPKS Hadiah bagi Perempuan Sambut Hari Kartini

ADVERTISEMENT

DPR Sebut RUU TPKS Hadiah bagi Perempuan Sambut Hari Kartini

Nurcholis Ma'arif - detikNews
Kamis, 07 Apr 2022 15:54 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Gedung DPR RI (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan disahkan di rapat paripurna terdekat. Puan menyebut perjuangan panjang pembuatan RUU itu kini membuahkan hasil.

"RUU TPKS akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR terdekat. Selangkah lagi, buah dari perjuangan panjang ini akan terealisasi," kata Puan Maharani dalam keterangannya, Kamis (7/4/2022).

Tak hanya itu, Puan menilai pengesahan RUU TPKS tingkat pertama di Baleg DPR menjadi bentuk komitmen legislatif dan pemerintah dalam memperjuangkan korban-korban kekerasan seksual. Dia menyebut berbagai lapisan masyarakat tak terlepas dari perkembangan proses RUU tersebut.

"Dan tentu juga ini hasil kerja keras semua elemen bangsa yang pantang menyerah memperjuangkan RUU TPKS. Teman-teman aktivis dari berbagai kalangan, LSM, akademisi, dan pastinya seluruh lapisan masyarakat Indonesia," ujarnya.

"Secara khusus pengesahan RUU TPKS akan menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini, mengingat banyak korban kekerasan seksual berasal dari kalangan perempuan," kata Puan.

Puan menyebut kehadiran UU TPKS nantinya menjadi wujud keberpihakan negara dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Selain itu, sebagai instrumen negara dalam menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual serta melaksanakan penegakan hukum.

"Dan yang pasti sebagai pegangan untuk kita dalam mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual," kata Puan.

Senada, anggota Baleg DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengapresiasi pengesahan RUU TPKS tingkat satu tersebut. Dia menyebutkan berbagai pihak yang turut mendorong RUU TPKS segera disahkan.

"Ini perjuangan lahir batin yang kita lakukan sejak lama, melibatkan banyak stakeholder, para pemerhati, akademisi, profesional, lembaga kemasyarakatan yang semuanya menginginkan agar Indonesia punya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual," kata Luluk kepada wartawan, Kamis (7/4).

Namun dia memberikan sejumlah catatan. Luluk menyayangkan pemerkosaan dan pemaksaan aborsi tak masuk muatan RUU TPKS. Dia berharap ada semacam jembatan yang mengatur soal pemerkosaan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) nantinya.

"Kita berharap nanti di RKUHP itu juga bisa disebutkan secara eksplisit, adanya jembatan yang kemudian bisa mengikat kedua itu. Nah, jadi di RKUHP secara eksplisit bisa disebutkan hukum acara bagi kekerasan seksual itu juga sesuai dengan UU TPKS," ujarnya.

"Nah pemaksaan aborsi karena memang tidak disebutkan sebagai kekerasan seksual itu juga kita berharap nanti di RKUHP kita advokasi bersama-sama ya, agar di sana dibuatkan semacam pasal jembatan, atau pasal peralihan," lanjut dia.

Simak video 'Diwarnai Penolakan PKS, Baleg DPR Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna':

[Gambas:Video 20detik]



(gbr/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT