Wamenkumham: Pidana Denda Pelaku Kekerasan Seksual Jadi Bantuan untuk Korban

ADVERTISEMENT

Wamenkumham: Pidana Denda Pelaku Kekerasan Seksual Jadi Bantuan untuk Korban

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Rabu, 06 Apr 2022 17:42 WIB
Ahli dari tim Jokowi, Eddy Hiariej saat sidang MK (Youtube MK)
Eddy Hiariej saat sidang MK (Foto: dok. YouTube MK)
Jakarta -

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) mengatur soal skema dana bantuan untuk korban. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan dana bantuan untuk korban tak akan membebani keuangan negara.

"Tidak (membebani keuangan negara). Jadi ini termasuk pasal terakhir yang kami mengubah formulanya. Pada dasarnya undang-undang ini lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap korban. Artinya apa, hak korban itu harus betul-betul dipenuhi," kata Eddy seusai rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Eddy memastikan negara akan memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Dia menjelaskan kompensasi dari negara akan diberikan jika biaya ganti rugi dari pelaku tak sebanding dengan pidana denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

"Lalu pertanyaannya, bagaimana jika biaya restitusi yang diberikan oleh pelaku tidak mencukupi yang ditetapkan oleh hakim? Maka akan ada kompensasi dari negara untuk menutupi kekurangan tersebut," ujar dia.

Eddy mengatakan kompensasi tersebut diambil dari dana bantuan korban. Formula dana bantuan korban dimaksud, kata dia, akan diformulasikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Kompensasi itu diambil dari dana bantuan korban. Dana bantuan korban ini memang sengaja ditulis dalam undang-undang ini karena akan dibentuk oleh Menteri Keuangan," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT