.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya tidak berbicara soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Saan Mustopa meminta seluruh menteri mematuh larangan tersebut.
"Tentu apa yang disampaikan Jokowi positif ya, itu wujud dari komitmen Pak Jokowi taat mematuhi, menjaga konstitusi kita. Sekali lagi, tentu kita berharap apa yang disampaikan Pak Jokowi itu ditaati dan dilakukan oleh seluruh para menteri," ujar Saan kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
"Saya melihat Pak Jokowi sangat taat terhadap konstitusi. Artinya, Pak Jokowi menghargai konstitusi dan tetap apa yang namanya presiden dan wakil presiden itu masa jabatannya 2 periode," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut menilai pernyataan Jokowi tersebut bisa mengakhiri polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
"Jadi menurut saya itu hal yang positif dan mengakhiri semua polemik wacana penundaan (pemilu) maupun 3 periode masa jabatan presiden," ujarnya.
"Pertama, Jokowi sudah menyampaikan sikapnya akan taat kepada konstitusi, itu jelas kan sikap Pak Jokowi. Kedua, sekarang sudah melarang para menterinya bicara soal penundaan maupun terkait wacana 3 periode, dan itu juga jelas. Itu sikap resmi Pak Jokowi," imbuhnya.
Saat ditanya soal kode reshuffle, Saan menjelaskan arahan dan teguran Jokowi kepada para menteri tersebut lebih bertujuan agar mereka bisa meningkatkan kinerja.
"Tentu sebelum bicara reshuffle, Pak Jokowi selalu memberikan peringatan seperti yang di rapat kabinet tadi pagi kan. Pak Jokowi banyak memberikan peringatan dan teguran kepada para menterinya dengan kondisi riil hari ini," ujarnya.
Simak Video 'Larangan Jokowi agar Menteri Tak Bahas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden':
Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif terhadap kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi sulit saat ini dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
"Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (5/4). Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," ucap Jokowi.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegasnya.
