Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyindir pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menterinya bicara isu penundaan pemilu. Mardani menilai pernyataan Jokowi tersebut menggelitik.
Mardani mendorong pernyataan Jokowi yang menegaskan bahwa pemilu tetap digelar tahun 2024. Dia mengingatkan Jokowi agar tidak membuang energi terkait teguran keras ke para anak buahnya tersebut.
"Agak lucu Pak Jokowi meminta menterinya tidak bicara tentang penundaan. Yang ditunggu, pernyataan jelas Pak Jokowi bahwa pemilu dilaksanakan 14 April 2024. Ayo Pak Jokowi bicara segera, rakyat menunggu. Jangan buang-buang energi,"β¬ kata Mardani dalam sebuah video yang dia unggah di akun Twitter-nya, @MardaniAliSera, seperti dilihat, Rabu (6/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, DPR dan KPU-Pemerintah telah menyepakati pemilu digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.
Menteri Jokowi yang beberapa kali sempat berbicara soal usulan penundaan pemilu adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bahlil mengklaim kepastian terkait usulan penundaan Pemilu itu punya sisi positif bagi dunia investasi.
Bahlil menyebut kepastian terkait usulan penundaan pemilu itu dapat berguna bagi pengusaha. Dengan catatan, kata dia, usulan penundaan pemilu itu ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
"Saya pikir kalau dari sisi investasi, pengusaha itu kan butuh kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi," kata Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3).
"Tapi selama memenuhi kaidah aturan sesuai dengan undang-undang dan mekanisme tata kelola negara," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan Video 'Larangan Jokowi agar Menteri Tak Bahas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden':
Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan
Jokowi lalu meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
"Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (5/4). Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," ucap Jokowi.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegasnya.