.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya tidak lagi berbicara tentang isu penundaan pemilu. Waketum Gerindra Fadli Zon menilai apa yang disampaikan Jokowi langkah tepat. Sebab, jadwal pemilu sudah ditentukan.
"Itu sebuah langkah yang bijak karena pemilu itu sudah ada jadwalnya dan jadwal itu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah, yaitu 14 Februari 2024," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Fadli Zon meminta menteri Jokowi berfokus pada program supaya seluruh program pemerintah Jokowi dapat terealisasikan hingga akhir jabatannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebaiknya fokus saja para menteri adalah untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencana program realisasi program-program ke depan. Waktunya kan tinggal sebentar lagi. Apa yang belum diimplementasikan yang menjadi target harus diselesaikan," ujarnya.
"Menurut saya, memang seharusnya demikian, jangan sampai waktu yang tinggal sedikit lagi di masa pemerintahan habis dengan kegaduhan yang sebenarnya merupakan pepesan kosong karena jadwal pemilu sudah ada," kata Fadli Zon.
Lebih lanjut, Fadli mengatakan apa yang disampaikan Jokowi menjadi bukti kalau tidak ada permintaan pemerintah terkait penundaan pemilu. Begitu juga dengan pribadi Jokowi. Dia percaya Jokowi tak punya niat menunda pemilu.
"Artinya selama ini Pak Jokowi sendiri pernyataannya kan tidak ada yang meminta penundaan itu yang saya tahu, dari menterinya kan yang meminta penundaan, kecuali dari beliau langsung, tetapi setahu saya tidak ada pernyataan dari Pak Jokowi itu," ujarnya.
"Dan permintaan itu, menurut saya, logis, rasional, harus didukung sehingga kita tidak akan dengar lagi menteri menteri sibuk urusan penundaan pemilu karena itu bukan tupoksinya mereka," kata Fadli Zon.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
"Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (5/4). Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," ucap Jokowi.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegasnya.
Simak Video 'Larangan Jokowi agar Menteri Tak Bahas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden':
