Legislator Miris Komnas HAM Soroti Hukuman Mati Herry Wirawan

Eva Safitri - detikNews
Rabu, 06 Apr 2022 11:15 WIB
Habiburokhman Gerindra (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).
Habiburokhman Gerindra (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom)
Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengkritik pernyataan Komnas HAM yang menyoroti vonis hukuman mati Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati. Habiburokhman menilai Komnas HAM ingin mengesankan negara telah melanggar HAM.

"Kami menganggap pernyataan-pernyataan Komnas HAM yang mempermasalahkan hukuman mati kepada monster predator Herry Wirawan tidak bijak. Terkesan Komnas HAM ingin mengatakan bahwa negara kita melanggar HAM karena masih menerapkan hukuman mati," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).

Untuk diketahui, Komnas HAM menyoroti hukuman mati Herry Wirawan karena mengacu pada Pasal 28i ayat (1) yang menyatakan bahwa hak hidup tidak bisa dikurangi atau dibatasi. Habiburokhman menilai dasar itu tidak tepat.

"Tidaklah tepat. Sebab, pasal berikutnya, yakni Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, mengatur kita semua juga wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan UU. Hal ini untuk menjaga jangan sampai melanggar hak asasi orang lain," ujarnya.

Waketum Gerindra ini menegaskan Herry Wirawan melanggar HAM sehingga vonis hukuman mati terhadap Herry Wirawan sudah tepat.

"Dalam konteks luas, Herry Wirawan jelas pelanggar HAM karena dia melakukan kejahatannya dengan memanfaatkan struktur kekuasaan yang dia miliki sebagai guru atau pembina dari para santriwati yang di bawah binaannya. Jadi penegakan hukum terhadap dia sudah sesuai dengan Pasal 28j ayat (2) 1945," ujarnya.

Habiburokhman menilai ironis pandangan Komnas HAM terkait pasal tersebut. Pasalnya, kata dia, Komnas HAM justru mendukung UU Pengadilan HAM.

"Di sisi lain Komnas HAM mengeksploitasi Pasal 28i UUD 1945 secara setengah-tengah sekehendak hatinya. Dalam satu tarikan napas, pasal tersebut juga ada hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau retroaktif. Faktanya, Komnas HAM justru mendukung UU Pengadilan HAM yang memuat asas retroaktif," ujarnya.

Habiburokhman mengatakan alasan Komnas HAM bahwa hukuman mati tidaklah menimbulkan pengurangan tindak pidana juga tidak didasari argumentasi yang kuat.

"Upaya pengurangan tindak pidana jelas tidak bisa hanya dengan menerapkan hukuman mati, perlu upaya yang sistemik dan komprehensif, tetapi secara logika siapa pun akan berpikir seribu kali untuk melakukan perbuatan yang sanksinya adalah pidana mati," katanya.

Lihat Video: PKS Apresiasi Vonis Mati Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santri

[Gambas:Video 20detik]



(eva/gbr)