Penggugat UU Ibu Kota Negara (IKN) yang diajukan Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) meminta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tidak ikut mengadili judicial review itu. Alasannya, Anwar Usman akan menjadi adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan.
Agenda utama sidang pada Selasa (5/4/2022) adalah penyampaian perbaikan permohonan oleh Tim Lawyer PNKN. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dan didampingi sejumlah hakim MK. Hadir mewakili pemohon dari PNKN adalah Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Syamsul Balda, dan Daniel M Rosyid.
Dalam sidang yang disiarkan di kanal YouTube MK itu, terlihat setelah membuka Sidang II, Ketua MK mempersilakan Tim Lawyer PNKN membacakan pokok-pokok perbaikan yang terdapat dalam perbaikan permohonan uji formil UU IKN yang diajukan PNKN.
"Pada prinsipnya disampaikan adanya penambahan nama pemohon, serta perbaikan, penekanan atas permintaan provisi dan perbaikan alasan-alasan dan argumentasi konstitusional mengapa UU IKN harus dibatalkan," kata kuasa hukum PNKN, Viktor Santoso Tandiasa, Selasa (5/4).
Sesudah perbaikan permohonan selesai dibacakan oleh tim kuasa PNKN secara bergantian, Marwan Batubara memohon izin kepada Ketua MK untuk diberi kesempatan menyampaikan aspirasi.
"Namun kesempatan ini tidak diberi oleh Ketua MK, yang dengan sangat terburu-buru segera menyatakan sidang ditutup," kata Viktor.
Padahal, kata Viktor, sebagaimana berlangsung pada sidang I sebelumnya, sebelum sidang ditutup biasanya Ketua MK/Pimpinan Sidang selalu menawarkan dan memberi kesempatan kepada para pemohon untuk berbicara atau menyampaikan aspirasi.
"PNKN merasa sangat dirugikan dengan kejadian dan sikap Ketua MK ini. Namun PNKN tidak ingin berspekulasi atas motif di balik tidak diberinya kesempatan bagi pemohon untuk berbicara sebelum Sidang II ditutup," ujarnya
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan Video 'Jawaban Ketua MK soal Desakan Mundur Gegara Rencana Nikahi Adik Jokowi':
(asp/haf)