.webp)
Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan asesmen terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjelang lebaran. Ini dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi PPKS gadungan.
"Jelang lebaran ada PPKS katakanlah yang gadungan nanti kita laporkan. Nanti kami akan lakukan penjangkauan, asesmen, kemudian kita pastikan bagaimana intervensi layanannya," kata Sekjen Kemensos Harry Hikmat di Kantor Kemensos RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2022).
Jika kedapatan PPKS gadungan, kata Harry, nantinya mereka akan dikembalikan ke tempat asalnya. Namun jika betul mereka adalah PPKS, Harry menyebut Kemensos akan memberikan bantuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ternyata mereka bukan orang yang membutuhkan kita dorong mereka dikembalikan ke tempat asal. Tapi kalau mereka membutuhkan, manusia gerobak yang memang riil, kita upayakan berikan dukungan bahkan yang mereka butuh tempat tinggal kita ajak tinggal di Balai," ujarnya.
Selain itu, Harry mengatakan Mensos Tri Rismaharini mengingatkan untuk melakukan pengecekan terhadap PPKS dan manusia gerobak yang ada di jalanan.
"Ibu (Mensos Risma) selalu mengingatkan cek anaknya cek istrinya. Kalo ketemu anak yang di jalan cek bapaknya. Dan ini penting di kementerian, karena biasanya parsial. Direktorat anak ngurusin anaknya, keluarga ngurus keluarga. Ini nggak boleh lagi harus bersinergi antar direktorat. Praktik di lapangan sudah sangat berbeda respons kasus kita," kata dia.
Harry mengatakan para PPKS itu akan di bawa ke Balai Rehabilitasi Pangudi Luhur, Bekasi. Di sana, mereka akan mendapatkan pelatihan hingga sekolah bagi anak-anak.
"Dan ibunya, atau bapaknya yang tadinya pemulung nanti diberdayakan jadi pengolah daur ulang sampah seperti yang di Pangudi Luhur. Sekarang sudah punya pengolahan limbah yang besar. Misahin sampah organik nonorganik, kemudian juga daur ulang masuk conveyor, terus hasilnya dibungkus jadi karung. Itu sudah lancar dilakukan," kata dia.
"Istrinya diberdayakan diberikan pelatihan kuliner dan mereka bisa dagang di sentra kreasi atensi. Anaknya disekolahkan," imbuhnya.
Simak juga 'Cerita Megawati Panggil Risma Gegara Ngamuk soal Banjir NTT':
Lebih lanjut, pihaknya bersama Dinas PUPR juga tengah merealisasikan program rumah susun untuk para PPKS. Rusun itu dibangun di Pangudi Luhur dan Bambu Apus.
"Termasuk menyediakan rusun. Rusun dibangun bersama PUPR, dananya dari PUPR, di Pangudi Luhur Bekasi dan di Bambu Apus dua rusun sudah 95 persen selesai. Dengan furniture-nya sebesar Rp 30 miliar," katanya.
Harry menyebut bahwa rencananya akan dibangun kembali sebanyak 16 rusun lainnya. Nantinya Rusun ini diperuntukkan untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya.
"Dan Rencana ada 16 lagi dibangun di balai lain. Itu untuk PPKS seperti pengemis. Itu nanti setelah di wisma, semua dilayani oleh wisma termasuk makan gratis. Nanti kalau mereka sudah punya usaha mereka untuk masuk di Rusun mereka harus mulai mandiri. Dan bayarnya murah sekitar Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu. Mereka dilatih mandiri nanti disiapkan dua tiga tahun bisa keluar dari Rusun untuk hidup secara wajar di komunitas yang mereka pilih," pungkasnya.
